Disayangkan, Isu Krusial Batu Bara Luput dari Debat Cawapres

Namun, ada satu topik yang tampaknya luput atau memang sengaja tidak dibahas, terkait masa depan batu bara.

Kita tahu, pengendalian dan substitusi pemakaian batu bara adalah salah satu mandat terpenting transisi energi. Sayangnya, tak satupun cawapres, baik Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, atau pun Mahfud MD, yang membuka perdebatan soal isu krusial batu bara.

Padahal, Indonesia sebagai raksasa Asia Tenggara yang kaya mineral, kian terjebak dalam dilema yang cukup rumit soal batu bara.

Di satu sisi, ekonomi akan terus berdenyut kencang berkat batu bara, dengan target produksi ambisius 710 juta ton tahun 2024, setelah lonjakan permintaan pada tahun sebelumnya.

Namun, di lain sisi, ambisi untuk segera merealisasikan transisi energi dan janji nol emisi pada 2060 juga bergaung kian keras.

Pemerintah bak penari ulung yang berusaha menyeimbangkan irama kontradiktif ini. Batu bara seperti sudah mendarah daging sebagai sumber energi murah bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia kini dihadapkan pada tantangan mendesak: menyelaraskan industri batu bara dengan tren lingkungan dan energi global kontemporer.

Komitmen menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon kian menggema, dan Indonesia tak bisa lagi berpaling.

Dilema ini bagaikan pedang bermata dua. Batu bara, meski tak lagi seperti dulu, masih menjadi tulang punggung kelistrikan Indonesia. Industri baja dan kimia masih mengandalkan bahan bakar fosil ini.

Dan tak terlupakan, jutaan keluarga menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan dan PLTU batu bara.

Semuanya tak lepas dari kekuatan politik yang masih sangat bergantung pada batu bara. Tekanan politik internal juga cukup berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya fosil domestik kita.

Industri batu bara di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat di parlemen, dan para politisi kerap kali membela kepentingan industri ini.

Semestinya, panggung debat bisa menjadi podium untuk menyuarakan isu krusial ini. Sebab, kesadaran mengenai dampak substansial batu bara terhadap lingkungan masih sangat minim, terutama terkait dengan isu perubahan iklim dan aspek strategis yang melekat padanya.

Pemerintah dan masyarakat kita belum sepenuhnya merespons dan memahami urgensi isu ini, dengan kekuatan politik yang terbatas di ruang publik.

Inilah saatnya kita melakukan reformasi kelembagaan untuk mengatur sektor energi agar tidak terus menerus terpapar oleh kepentingan politik yang sempit.

Reformasi pada pengelolaan listrik, misalnya, dapat menjadi langkah signifikan untuk mengurangi pengaruh negatif dari para elite politik yang masih terlalu terikat pada industri batu bara.

Dengan adanya langkah-langkah independen, kita dapat mengantisipasi perlawanan politik yang mungkin timbul seiring dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Proses ini harus melibatkan reformasi dalam struktur kelembagaan PLN, sehingga kebijakan energi lebih dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik sempit.

Dengan demikian, kita dapat mengurangi pengaruh rente politik dari para pemangku kepentingan industri batu bara yang mungkin akan melawan kebijakan yang merugikan mereka.

Dalam mewujudkan dukungan politik, kita perlu mempertimbangkan bentuk kompensasi yang mungkin diperlukan.

Misalnya, menekankan bagaimana proyek energi terbarukan dapat meningkatkan nilai properti tanah milik pemangku kepentingan.

Namun, strategi politis seperti ini harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, sehingga kekuasaan aktor-aktor kuat tidak disalahgunakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi iklim di sektor energi akan tergantung pada dua faktor utama.

Pertama, reformasi struktur tata kelola PLN dan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan untuk membatasi pengaruh politik dari industri batu bara.

Kedua, perlu merancang kebijakan dengan cermat, termasuk skema kompensasi, untuk mengurangi resistensi politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat pengurangan peran batu bara dalam energi Indonesia.

Dengan adanya reformasi yang komprehensif, kita dapat memastikan bahwa sektor energi Indonesia berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya memenuhi kebutuhan energi saat ini tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim secara efektif.

Sangat disayangkan, tak satupun cawapres mengangkat isu ini. Kita berbaik sangka saja. Tentu saya yakin bukan karena takut pada oligarki batu bara, tetapi besar kemungkinan karena lupa. Namanya manusia, tentu kita sering lupa.