Namun demikian, Yusuf menyadari, gencarnya penyaluran bansos pada awal tahun akan dikaitkan dengan poilitik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati pemilu.
Baca juga: Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Sri Mulyani: Semuanya Sudah Ada Dalam APBN
Penyaluran bansos bahkan dinilai dapat menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mencapai output dalam jangka pendek," ujarnya.
"Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah perlu mempertegas posisinya adalah independen dan tidak terkait dengan paslon tertentu," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.
Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024
"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia, dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
"Silakan karena ini dalam kontestasi politik ini adalah dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN," sambungnya.
Lebih lanjut bendahara negara menyebutkan, memang terdapat kenaikan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun. Namun, kenaikan tersebut sudah dibahas bersama DPR dalam perumusan UU APBN.