Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Ingatkan Pemerintah, Jangan Sampai Terulang Impor Beras Besar-besaran Seperti 1997-1998

Kompas.com - 29/02/2024, 12:00 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengimbau pemerintah untuk memitigasi masalah beras agar kejadian impor beras besar-besaran pada 1997-1998 tidak terulang kembali.

Adapun mengutip Kompas.id, jumlah impor beras pada 1997-1998 merupakan yang tertinggi dimana kala itu pemerintah mengimpor 7,1 juta ton beras akibat El Nino.

Sementara pada awal 2024, impor beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2 juta ton dan akan dilakukan tambahan impor beras sebanyak 1,6 juta ton sehingga total impor beras 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Yeka mengatakan, saat ini pemerintah memang tidak memiliki solusi lain yang cukup instan untuk meningkatkan stok beras selain impor lantaran terjadi masalah produksi di dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah Beberkan Alasan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton

Namun menurutnya, pemerintah harus menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat kekurangan stok beras.

Sebab, impor beras sebanyak 3,6 juta ton itu bisa saja bertambah jika tidak dimitigasi dengan tepat.

"Pemerintah harus memiliki contingency plan. Jangan hanya mengandalkan yang 3,6 juta ton, harus ada antisipasi. Lesson learnednya saat reformasi 1997 6 juta ton impor," ujarnya saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Artinya, harus dipersiapkan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu apa? Beras tidak ada, produksi gagal, (impor tertinggi seperti) 1997 terjadi," sambungnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah aktif mencari sumber-sumber untuk memenuhi stok beras.

Baca juga: Daftar Impor Pangan 2024: Daging Sapi, Jagung, hingga Beras

Misalnya dengan mengkoordinasikan pelabuhan-pelabuhan dengan baik agar bongkar muat beras impor yang biasanya memakan waktu 2 minggu, bisa dilakukan lebih cepat.

Sementara itu juga pemerintah perlu memasok pasar tradisional maupun ritel dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga tiba masa panen.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah sigap menyetop pasokan SPHP ketika masa panen sudah tiba agar para petani tidak dirugikan.

"Tapi lihat nih sampai kapan kuatnya panen? Dimitigasi. Kalau misalnya ternyata di April nanti bermasalah, SPHP gencarin lagi tapi stok cepat masukin, jangan ambil risiko," tuturnya.

Baca juga: Mentan Klaim Beras Surplus, tapi Kenapa Impor Ditambah?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Whats New
Bantah Pesawatnya Jatuh di NTT, Wings Air: Kami Sedang Upayakan Langkah Hukum...

Bantah Pesawatnya Jatuh di NTT, Wings Air: Kami Sedang Upayakan Langkah Hukum...

Whats New
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

Whats New
Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Whats New
Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Whats New
Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com