Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Program Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler

Kompas.com - 08/03/2024, 20:30 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan klarifikasi terkait wacana pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana BOS reguler yang dialokasikan utuk membantu kebutuhan belanja operasional siswa.

"(Program makan siang gratis) tidak mengotak-atik BOS reguler yang sekarang berjalan," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Bakal Diuji Coba di Merauke

Zaki menjelaskan, wacana yang beredar terkait pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis merupakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya telah melakukan simulasi makan siang gratis.

Usulan itu disampaikan dengan mempertimbangkan mekanisme penyaluran dana BOS yang sesuai dengan pelaksanaan program makan siang gratis untuk siswa sekolah.

"Karena fokusnya di sekolah bukan di rumah, jadi apa pun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikirim ke kabupaten atau kota kemudian dari kabupaten atau kota dikirim ke sekolah-sekolah, tapi yang diusulkan oleh Kabupaten Tangerang adalah melalui skema BOS," tutur Zaki.

Baca juga: JK Soal Makan Siang Gratis Bebani APBN: Siapa yang Bayar? Kita Semua

Oleh karenanya, apabila memang nantinya pemerintah akan menggunakan instrumen dana BOS untuk program makan siang gratis, maka akan terdapat tambahan anggaran dan pelaksanaannya dilakukan melalui BOS tambahan.

"Jadi ini BOS tambahan," katanya.

Namun demikian, Zaki bilang, pemerintah sampai saat ini masih menerima masukan dari berbagai pihak yang menjalankan simulasi makan siang gratis terkait alokasi anggaran program tersebut.

Baca juga: Gratis yang Tidak Cuma Sekadar Makan Siang

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah sejauh ini belum membahas secara detail mengenai alokasi anggaran program-program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang.

"Nanti baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan dari pada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita kan selalu sebut pemernitah yang akan datang karena pengguna APBN 2025 pemerintah yang akan datang," ucapnya.

Baca juga: Wacana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Anak Buah Sri Mulyani: Enggak Ada Komentar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendag Sebut 2 Sisi Industri Tembakau, Berpeluang Hasilkan Cuan tapi Rugikan Kesehatan

Kemendag Sebut 2 Sisi Industri Tembakau, Berpeluang Hasilkan Cuan tapi Rugikan Kesehatan

Whats New
Shopee Raih Penghargaan Mitra Swasta Terbaik dari Pos Indonesia

Shopee Raih Penghargaan Mitra Swasta Terbaik dari Pos Indonesia

Whats New
Luhut: Indonesia Akan Bangun Industri Minyak Jelantah Pengganti Avtur

Luhut: Indonesia Akan Bangun Industri Minyak Jelantah Pengganti Avtur

Whats New
Soal Aturan Iuran Tapera, Anggota DPR: Pekerja Tidak Otomatis dapat Manfaat

Soal Aturan Iuran Tapera, Anggota DPR: Pekerja Tidak Otomatis dapat Manfaat

Whats New
OJK Sebut Perbankan Optimistis Kinerja Meningkat di Tengah Ketidakpastian Global

OJK Sebut Perbankan Optimistis Kinerja Meningkat di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja hingga 15 Juni 2024, Simak Persyaratannya

BRI Buka Lowongan Kerja hingga 15 Juni 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Ekonom: Manfaat Tapera Minim, Aturan Tidak Dirancang dengan Baik

Ekonom: Manfaat Tapera Minim, Aturan Tidak Dirancang dengan Baik

Whats New
Mendag Zulhas Pastikan Tak Akan Revisi Lagi Permendag 8/2024 tentang Relaksasi Impor

Mendag Zulhas Pastikan Tak Akan Revisi Lagi Permendag 8/2024 tentang Relaksasi Impor

Whats New
Soal Tapera, Serikat Buruh: Jangan Dijalankan Sekarang

Soal Tapera, Serikat Buruh: Jangan Dijalankan Sekarang

Whats New
BKI dan PT PAL Buka Potensi Genjot Kerja Sama di Sektor Maritim

BKI dan PT PAL Buka Potensi Genjot Kerja Sama di Sektor Maritim

Whats New
Lowongan Kerja 7 Perusahaan di AS, Bisa Kerja Remote hingga Biayai Liburan, Minat?

Lowongan Kerja 7 Perusahaan di AS, Bisa Kerja Remote hingga Biayai Liburan, Minat?

Work Smart
Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
3 Tahun Lagi Masuk Anggota OECD, RI Ditargetkan Jadi Negara Maju

3 Tahun Lagi Masuk Anggota OECD, RI Ditargetkan Jadi Negara Maju

Whats New
Pertamina: Masih Ada Orang Kaya yang Pakai Elpiji 3 Kg

Pertamina: Masih Ada Orang Kaya yang Pakai Elpiji 3 Kg

Whats New
Pembayaran Utang Rafaksi Minyak Goreng Tinggal Menunggu BPDPKS

Pembayaran Utang Rafaksi Minyak Goreng Tinggal Menunggu BPDPKS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com