Hilirisasi Perikanan untuk Perekonomian Nasional

HILIRISASI merupakan program strategis nasional yang akan menjadi katalisator perekonomian Indonesia. Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai yang bernilai jual lebih tinggi.

Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi Indonesia melalui peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta mendukung stabilitas perekonomian.

Selain hilirisasi pada sektor mineral dan batu bara, Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi produk pangan seperti pertanian, perkebunan dan perikanan.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan hal ini pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023.

“Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya,” ujar Presiden.

Sebagai negara kepulauan dengan luas teritori laut yang mencapai 70 persen, Indonesia memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat produk ekspor unggulan Indonesia di antaranya krustasea, moluska, rumput laut, serta produk ikan tangkap dan budidaya.

Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia, dengan jumlah produksi lebih dari 6,43 juta metrik ton pada 2020. Berada di bawah China dengan jumlah produksi sebesar 11,77 juta metrik ton.

Besarnya potensi perikanan nasional juga tercermin dari peningkatan PDB Perikanan pada 10 tahun terakhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat PDB Atas Dasar Harga Konstan sektor Perikanan di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar Rp 176,1 triliun pada 2013 menjadi Rp 290,5 triliun pada 2023.

Ketersediaan sumber daya laut dan aktivitas perikanan yang tersebar di seluruh penjuru negeri menjadikan hilirisasi perikanan strategi yang tepat dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Hilirisasi perikanan adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh produk perikanan tangkap dan budidaya yang dapat diolah menjadi ikan fillet, tepung ikan, susu ikan, dan ekstrak ikan.

Program hilirisasi perikanan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan.

Tantangan hilirisasi perikanan

Meskipun hilirisasi perikanan berpotensi memberikan dampak positif bagi nelayan dan masyarakat, saat ini implementasinya masih belum optimal.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, menunjukan usaha pengolahan ikan di Indonesia masih didominasi skala mikro dan kecil dengan jumlah 62.093 unit. Sedangkan yang berskala menengah-besar berjumlah 773 unit.

Besarnya persentase usaha pengolahan ikan berskala kecil menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi hilirisasi produk perikanan Indonesia.

Berdasarkan Permen KKP Nomor 37 Tahun 2016, usaha pengolahan ikan berskala mikro dan kecil merupakan usaha yang masih menggunakan teknologi manual, memiliki keterbatasan akses terhadap pendanaan dari perbankan, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih.

Dengan keterbatasan pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia, usaha pengolahan ikan berskala mikro dan kecil sulit untuk melakukan pengolahan produk bernilai tambah tinggi.

Dalam upaya menghadapi tantangan akses pembiayaan bagi korporasi pangan, diperlukan inovasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Dukungan Bank Indonesia diwujudkan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku mulai 1 Oktober 2023.

Pada kebijakan tersebut, Bank Indonesia melakukan penajaman KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan pada industri yang bergerak di bidang hilirisasi minerba dan hilirisasi non minerba (pertanian, peternakan dan perikanan), termasuk UMKM.

Pada ketentuan KLM tersebut, Bank Indonesia menaikkan total insentif menjadi maksimal sebesar 4 persen, meningkat dari sebelumnya 2,8 persen.

Insentif tersebut diberikan bagi perbankan yang mampu menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas di antaranya kredit sektor hilirisasi, UMKM dan pembiayaan hijau.

Insentif diberikan melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan yang ditempatkan di Bank Indonesia. Kebijakan KLM diharapkan dapat mendorong minat perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor prioritas.

Selain kemudahan akses pembiayaan, kesuksesan hilirisasi perikanan juga memerlukan peningkatan mutu dan kualitas produk olahan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pelaku usaha pengolahan ikan untuk memperoleh Sertifikat Kelayakan Penolahan (SKP).

Pada 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan SKP bagi Unit Pengolahan Ikan sebesar 5.703 unit atau naik 114 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

Peningkatan kepemilikan SKP menunjukkan bahwa semakin banyak unit pengolahan ikan, baik dalam skala besar hingga mikro telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang sesuai standar sejak dalam proses produksi.

Semoga kemudahan akses pembiayaan dan dukungan peningkatan mutu produk dapat dimanfaatkan industri pengolahan ikan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya.

Sehingga produk olahan perikanan industri dalam negeri dapat memiliki nilai tambah yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.