Menggugat Semangat Pungutan Hasil Perikanan

Semakin tinggi laju tangkap, maka semakin tinggi tingkat kerakusan manusia dalam mengeksploitasi ikan di laut.

Maka laju tangkap API dan ABPI seperti lampu dan rumpon, perlu menjadi pertimbangan penerapan tarif perizinan penangkapan ikan.

Kedua, penangkapan ikan sebaiknya menyasar ikan dewasa yang telah berpijah minimal sekali dalam hidupnya. Sehingga regenerasinya terjaga dan stoknya lestari.

Maka penangkapan ikan juvenil perlu dipungut tarif lebih tinggi dibanding penangkapan ikan dewasa.

Peneliti telah banyak menyajikan ukuran ikan saat matang gonad pertama (length maturity atau Lm). Contoh Lm ikan madidihang adalah pada panjang total 107,17 cm (betina) dan 112,93 cm (jantan).

Bila tertangkap di ukuran 100 cm, maka akan membahayakan stok ikan madidihang di masa depan. Hal itu harus dicegah.

Pemerintah bisa menetapkan ukuran minimal tertangkap madidihang, misalnya, pada panjang total 120 cm, baik jantan maupun betina.

Pemerintah dapat menerapkan PHP lebih tinggi pada penangkapan ikan di bawah ukuran Lm tersebut. Hal ini diharapkan mendorong nelayan memodifikasi atau mengganti API agar lebih selektif untuk menangkap ikan yang telah dewasa.

Untuk menerapkan tindakan pengelolaan ini, KKP harus menugaskan enumerator yang tidak hanya mencatat volume penangkapan, tetapi juga mengukur panjang ikan tertangkap.

Tindakan ini penting terutama pada jenis perikanan seperti tuna, cakalang, kakap, kerapu, kepiting, dan lobster.

Hasil peneliti perikanan dapat dijadikan dasar penentuan Lm sebagai acuan ukuran minimal ikan tertangkap. Hal ini tentunya kerja besar karena jumlah enumerator yang dibutuhkan sangat banyak dan proses pengolahan data lebih rumit dalam menghasilkan besaran pungutan.

Ketiga, nelayan seringkali hanya mendaratkan ikan target utama yang bernilai ekonomi penting. Sementara itu ikan yang murah seringkali dibuang di laut.

Padahal dalam konteks lingkungan dan rantai makanan, semua ikan tersebut sama-sama penting.

Dengan sistem PHP saat ini, nelayan hanya dikenakan PHP pada ikan yang didaratkan. Sementara berton-ton ikan yang dibuang setelah hauling di laut tidak dikenakan PHP.

Pemerintah perlu mempertimbangkan PHP yang lebih tinggi pada produk perikanan yang ditangkap menggunakan API yang banyak membuang ikan non target.