Menggugat Semangat Pungutan Hasil Perikanan

Misal, hasil penelitian menunjukkan pada kelompok API sejenis trawl yang saat ini disebut pukat hela dasar udang di mana setiap produksi 100 kg udang, terdapat lebih dari 900 kg ikan yang turut tertangkap. Sebagian besar ikan tersebut dibuang demi efisiensi palka.

Jenis perikanan yang membuang ikan secara mubazir ini harus dikurangi. Pungutan harus lebih tinggi karena memasukkan ikan tertangkap, mati, lalu dibuang tersebut dalam komponen PHP-nya.

Keempat, pertimbangan daerah penangkapan ikan (DPI). Perairan kepulauan Indonesia seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, dan Laut Seram sudah sangat padat oleh kapal penangkap ikan.

Jaraknya yang cukup dekat dari pelabuhan pangkalan membuat banyak pengusaha mengajukan izin untuk menangkap ikan di perairan-perairan tersebut.

Sementara itu, penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas belum terlalu banyak dibanding luas perairannya.

Penangkapan ikan di laut lepas memerlukan modal besar karena butuh kapal lebih besar dan canggih serta kebutuhan BBM nonsubsidi yang cukup besar untuk mencapai DPI yang jauh.

Pemerintah perlu mendorong agar penangkapan ikan bergeser dari “halaman rumah sendiri” di perairan kepulauan ke halaman luar, yaitu ZEEI dan laut lepas.

Untuk itu, penetapan DPI dapat menjadi salah satu koefisien penentuan tarif PHP. Misalnya, PHP penangkapan tuna di ZEEI dan laut lepas lebih rendah dibanding PHP di perairan kepulauan.

Selain itu, kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas bisa mendapat insentif sebagai penghargaan atas upaya keras mereka menangkap ikan di laut lepas dan bersaing dengan kapal ikan asing. Dibanding beroperasi di perairan kepulauan dan “merecoki halaman rumah sendiri”.

Langkah-langkah di atas patut dipertimbangkan agar PHP berperan memperbaiki pengelolaan perikanan yang lebih adil dan berpihak kepada kelestarian lingkungan.

Hal ini tentu bukan pekerjaan KKP semata. Peneliti perikanan di BRIN dan universitas harus dilibatkan dalam menyediakan kajian ilmiah sebagai landasan kebijakan.

Penggunaan multi variabel sebagai pertimbangan juga menuntut pemerintah untuk tidak menyederhanakan hal yang memang sebaiknya tidak dipaksa menjadi sedehana.

Pungutan seharusnya bukan sekadar menambah pundi-pundi negara, tapi juga menjadi instrumen menyeimbangkan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya hayati.