Efektifkan Subsidi BBM, Pertahankan Pertalite

Begitu juga pelaku industri atau bisnis besar pun ikut memburu BBM subsidi jenis solar.

Subsidi masih dibutuhkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan investasi dalam sektor tertentu. Seperti industri manufaktur dan pertanian, yang akan membantu pemerintah menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Namun, jangan sampai subsidi terus meningkat. Apabila pemerintah terus meningkatkan subsidi tanpa pertimbangan matang, ditambah ada unsur politisnya, maka akan memperburuk defisit anggaran, bahkan membahayakan kestabilan fiskal negara.

Dalam mengefektifkan subsidi, sebelumnya pemerintah telah memperketat penjualan BBM subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pihak SPBU diminta mencatat nomor plat kendaraan. Namun cara ini menimbulkan antrean panjang.

Kemudian pemerintah menggali kembali Peraturan Presiden (PP) Nomor 191 tahun 2014. Kini Kementerian ESDM sedang bersiap meresmikan hasil revisi PP tentang pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut.

Dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan motor berkapasitas 150 cc ke bawah dan mobil berkapasitas 1400 cc ke bawah yang boleh diisi BBM subsidi, selebihnya dilarang. (Tribun pontianak.co.id, 24 Maret 2024).

Selanjutnya pemerintah akan menghapus BBM jenis pertalite, digantikan BBM jenis bensin baru (Pertamax Green 92) yang harganya lebih mahal Rp 3.900 per liter dibanding pertalite, dengan tujuan memperbaiki kualitas udara. (Jakartasatu.com, 22 Maret 2024).

Ada alternatif lain. Pemerintah bisa juga meniru langkah yang sudah diterapkan di Malaysia.

Djoko Siswanto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nsional (DEN) menjelaskan, subsidi BBM di Malaysia cukup besar yang berasal dari pajak karbon. Pemberiannya lebih efektif dengan penerapan digitalisasi.

Di Malaysia, ada 9 kelompok konsumen yang disubsidi dengan cara diberikan kartu dan kuota sebulan 100 liter. Mereka membeli BBM dengan kartu langsung diskon. (Dunia-energi.com, 13 April 2022).

Menurut saya, langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut masih perlu digali lagi, agar kebijakan yang diambil efektif.

Seperti kebijakan pembatasan konsumsi BBM untuk motor dan mobil berdasarkan CC kendaraan. Faktanya, ada kendaraan yang CC-nya di bawah ketentuan tersebut, namun harganya selangit.

Misal Mercedes CLA berkapasitas 1.332 cc seharga Rp 1,01 miliar, Audi Q3 Sportback seharga Rp 1,185 miliar (bicarabaik.id, 26 Maret 2024).

Belum lagi praktik di lapangan. Ada saja ada pengendara yang bandel memaksa untuk memperoleh BBM subsidi.

Bila dicermati, praktik penyalahgunaan BBM subsidi, mengindikasikan perilaku pemakai terkesan miskin. Begitu juga penyelundup BBM subsidi yang meraup keuntungan besar, mengindikasikan diri rakus.