Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri KP "Buka-bukaan" soal Aturan Penangkapan Ikan Terukur, Akui Banyak Diprotes

Kompas.com - 29/04/2024, 12:30 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, dirinya mendapatkan banyak protes dari masyarakat, khususnya nelayan, atas adanya aturan penangkapan ikan terukur.

Padahal, menurut dia, aturan penangkapan ikan terukur bukan semata-mata melarang atau membatasi penangkapan ikan, melainkan lebih ingin menyadarkan nelayan bahwa penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Penangkapan terukur itu saya diprotes terus enggak suka penangkapan dibatasi. Sebenarnya bukan membatasi, tapi menyadarkan agar pengangkapan itu enggak semua diambil, tapi diambil berdasarkan kebutuhan pasar," ujarnya dalam Bisnis forum Indonesia Akuakultur di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Dengan aturan itu pun, Menteri KP berharap penangkapan ikan di masa yang akan datang kuantitasnya bisa semakin menurun dan dibarengi dengan peningkatan kualitas. Pun dengan budi daya peningkatan sektor akuakultur di Indonesia.

Baca juga: KKP Targetkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Diterapkan Januari 2024

Menteri Trenggono menambahkan, di sisa masa jabatannya yang hanya enam bulan lagi, pihaknya akan menggenjot berbagai upaya agar sektor akuakultur di Indonesia bisa lebih tinggi, bahkan Indonesia bisa menjadi Global Supply Chain.

"Kita tidak bisa sendiri, tetapi bekerja sama dengan negara lain seperti Vietnam. Saya sudah bolak-balik ke Vietnam agar bisa menciptakan kita menjadi Global Supply Chain," pungkasnya.

Baca juga: Potensi Besar, Menteri KKP Akui Budi Daya Ikan Indoesia Tertinggal


Untuk diketahui, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur masih belum direalisasikan. Awalnya KKP menargetkan implementasinya dilakukan pada Januari 2024, tetapi ditunda ke tahun 2025.

Penundaan itu ditetapkan lewat Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023) tentang Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Trenggono mengatakan, rencananya PP 11/2023 tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota memang ditargetkan berjalan di Januari 2024 ini, tetapi karena masih dibutuhkan

Menteri KP bilang, penundaan itu dilakukan lantaran infrastruktur yang belum lengkap dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan masih minim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Smartpreneur
Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Whats New
Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran 'Cash' Melanggar Aturan?

[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran "Cash" Melanggar Aturan?

Whats New
Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Whats New
Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Whats New
Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Whats New
Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Whats New
Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Whats New
Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Whats New
Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Spend Smart
Ada Indikasi 'Fraud' Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Ada Indikasi "Fraud" Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Whats New
AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

Whats New
5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

Spend Smart
Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com