Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran pendapatan negara dan belanja (APBN) untuk pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bendahara negara menjelaskan, perancangan APBN untuk pemerintahan baru terpilih merupakan "tradisi" yang biasa dilakukan pada periode transisi pemerintahan. Hal ini dijalankan sesuai dengan ketentuan perumusan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Pada periode transisi ini, di mana Indonesia sangat unik, yang mana pemerintahan akan berakhir pada Oktober 2024, dan pada waktu yang sama pemerintahan baru akan mulai," kata dia, dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

"Tapi anggaran untuk pemerintah selanjutnya sedang disiapkan oleh pemerintahan saat ini," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Indonesia terbiasa dengan perumusan APBN untuk pemerintahan baru

Oleh karenanya, untuk mendesain postur APBN yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan mendatang, Sri Mulyani bilang, koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan pihak dari Prabowo.

Perancangan APBN akan dilakukan sebagaimana siklus tahunan yang tetap melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan, Indonesia sudah terbiasa dengan perumusan APBN untuk pemerintahan baru.

Hal ini sebagaimana dilakukan pada periode transisi kepemimpinan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga transisi dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi).

"Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Lagi-lagi Bertemu Pimpinan Bea Cukai, Bahas Keluhan Masyarakat

Arah kebijakan pemerintahan mendatang

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan, perumusan APBN akan diarahkan sebagaimana arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, ini menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah mendatang.

"Kita memastikan arah kebijakan yang mana secara fundamental sangat penting bagi Indonesia," katanya.

Adapun arah kebijakan pemerintah mendatang disebut akan difokuskan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan hilirisasi untuk nilai tambah, serta hilirisasi untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar.

"Dan menciptakan institusi yang lebih baik dan terpercaya akan menjadi judul dari arah kebijakan," ucapnya.