Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Terjadinya Indikasi Korupsi di Indofarma

Kompas.com - 21/05/2024, 21:00 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN membeberkan penyebab dari terjadinya dugaan korupsi atau fraud pada PT Indofarma Tbk. Hal itu menyusul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada indikasi tindak pidana pengelolaan keuangan Indofarma sebesar Rp 371,84 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, permasalahan keuangan di Indofarma ini terjadi karena anak usahanya yaitu PT Indofarma Global Medika (IGM).

"Jadi ini sebenarnya ada problem (masalah) di anak perusahaannya yang namanya Indofarma Global Medika," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/5/2024).

Ia menjelaskan, IGM menjadi pihak yang bertugas mendistribusikan atau menjual produk-produk buatan Indofarma. Namun, hasil penjualan tersebut tidak disetorkan IGM kepada induk perusahaan yaitu Indofarma.

Baca juga: Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Padahal, kata Arya, IGM sudah menerima dana dari pihak ketiga atas hasil penjualan produk-produk Indofarma. Setidaknya, berdasarkan hasil audit internal, ada dana sebesar Rp 470 miliar yang tidak disetorkan IGM ke Indofarma.

"Di sana ditemukan ada Rp 470 miliar dana yang seharusnya masuk ke Indofarma, itu tidak disetor oleh Indofarma Global Medika," kata dia.

"Jadi tagihan-tagihan mereka itu, Indofarma Global Medika ternyata sudah nagih (ke pihak ketiga), dan tagihannya sudah masuk, tapi dia tidak kasih ke Indofarma-nya. Di situlah problem besarnya," imbuh Arya.

Kondisi itu membuat Indofarma merugi hingga tidak sanggup membayar utang maupun gaji karyawan. Indofarma pun saat ini tengah menghadapi gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Terkait persoalan gaji, Arya menyebut, PT Bio Farma (Persero), sebagai induk Indofarma, pada akhirnya yang menanggung pembayaran gaji karyawan Indofarma selama kondisi keuangan bermasalah.

"Jadi sudah berbulan-bulan nih Biofarma yang tanggung gajinya Indofarma sebagai induknya," kata dia.

Baca juga: Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Sebelumnya, BPK melaporkan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya periode 2020-2023 ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, ditemukan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dalam pengelolaan keuangan Indofarma, yang mengakibatkan negara rugi sekitar Rp 371,84 miliar.

"Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Whats New
Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Work Smart
PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

Whats New
Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Whats New
Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Whats New
Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Whats New
Bos Superbank Akui Selektif  Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat 'Fintech Lending'

Bos Superbank Akui Selektif Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat "Fintech Lending"

Whats New
Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Whats New
Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Whats New
Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Whats New
Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Whats New
Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Whats New
Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Whats New
Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Whats New
OJK Sebut Porsi Pembiayaan Bank Lewat 'Fintech Lending' Masih Rendah

OJK Sebut Porsi Pembiayaan Bank Lewat "Fintech Lending" Masih Rendah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com