Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat sekitar 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15 sampai 24 tahun atau tergolong "Gen Z" di Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah (not in employment, education, and training/NEET) pada 2023.

Menanggapi fenomena tersebut, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Chairul Saleh mengatakan, upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran Gen Z melalui program lifelong learning.

Ia mengatakan, program lifelong learning ini bisa dilakukan melalui kepesertaan kartu Prakerja.

"NEET untuk yang lifelong learning program, salah satunya Prakerja. Ini untuk reach out kita menyerap lulusan-lulusan yang memang dia belum bekerja utamanya," kata Chairul dalam Media Briefing bertajuk "Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM" di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Gen Z Tanpa Pengangguran

Chairul mengatakan, melalui Prakerja, mereka yang merupakan angkatan kerja memiliki waktu luang untuk meningkatkan skill.

Ia mengatakan, program kartu Prakerja diperuntukkan bagi mereka yang tidak sedang dalam pendidikan formal.

"Prakerja sendiri juga menyediakan berbagai macam pelatihan terkini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Chairul mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha sedang memetakan kebutuhan pasar kerja untuk 5-10 tahun mendatang.

"Karena pemerintah enggak bisa memposisikan sebagai juru ramal. Jadi pelaku industrinya juga harus tahu, dia arah path bisnisnya, transformasi bisnisnya," tuturnya.

Baca juga: 3 Hal yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Ubah Kecemasan jadi Produktivitas

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Eripson M. H. Sinaga mendorong agar anak-anak muda menjadi wirausaha.

Ia mengatakan, hal tersebut dapat dicapai seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam PP tersebut, kata dia, pemerintah daerah didorong untuk membangun ekosistem usaha UMKM dan perusahaan rintisan (Startup).

"Jadi mendorong anak-anak muda yang tidak bekerja untuk menjadi kewirausahaan atau menciptakan perusahaan rintisan bidang digital," kata Eripson.