Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri panas bumi berpotensi dapat memainkan peran penting dalam proses transisi dan ketahanan energi nasional. Tapi, saat ini pemanfaatan panas bumi belum jadi prioritas pemerintah dalam kebijakan transisi energi.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute membeberkan, panas bumi RI penting posisinya lantaran potensi sumber dayanya saat ini disebut mencapai 23.765,5 MW atau sekitar 40 persen total potensi panas bumi global.

Menurut dia, industri panas bumi Indonesia dapat menjadi tulang punggung untuk mewujudkan ketahanan energi dan ekonomi nasional. Hal itu karena panas bumi memiliki peran penting untuk dapat membantu merealisasikan target NZE 2060 dan pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau.

Baca juga: Pengembangan Panas Bumi Jadi Pekerjaan Rumah buat RI, DEN Sebut Strategi Monetisasinya

"Meskipun peran penting dan potensi manfaatnya telah diketahui bersama, pengembangan dan pengusahaan panas bumi di Indonesia masih berjalan lambat," kata Komaidi melalui keterangannya, Kamis (13/6/2024).

Berdasarkan data, selama 2017-2023 kapasitas terpasang panas bumi hanya meningkat sekitar 789,21 MW. Sejak mulai diusahakan pada 1980an sampai dengan akhir 2023, total kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi Indonesia dilaporkan baru mencapai sekitar 2.597,51 MW, atau baru sekitar 10,3 persen dari total potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Baca juga: PLN Indonesia Power Kebut Proyek Energi Panas Bumi

ReforMiner mencatat sejumlah kelebihan energi panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan (EBT).

Salah satunya, sumber energi panas bumi terbebas dari risiko kenaikan harga energi primer seperti yang terjadi pada energi fosil pada umumnya.

Karena relatif terbebas dari risiko kenaikan harga, pemanfaatan energi panas bumi dapat membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, biaya operasi pembangkit listrik panas bumi (PLTP) tercatat sebagai salah satu yang termurah.

Berdasarkan Statistik PLN 2022, rata-rata biaya operasi pembangkit listrik panas bumi tercatat berada jauh di bawah rata-rata biaya operasi pembangkit listrik nasional.

Rata-rata biaya operasi pembangkit listrik nasional pada tahun 2022 dilaporkan sebesar Rp 1.473/kWh. Sementara rata-rata biaya operasi pembangkit listrik panas bumi (PLTP) pada tahun yang sama adalah sebesar Rp 118,74/kWh atau sekitar 8,60 perse dari rata-rata biaya operasi pembangkit listrik nasional.

Baca juga: Strategi Pertamina Geothermal Capai Target Kapasitas 1 GW

Pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi berpotensi memberikan manfaat positif terhadap kondisi makro moneter Indonesia.

"Dengan asumsi rata-rata harga minyak mentah 100 dollar AS per barrel, konversi seluruh PLTD di Indonesia dengan menggunakan energi panas bumi (PLTP) dapat menghemat devisa impor migas sekitar 6,07 miliar dollar AS untuk setiap tahunnya," papar Komaidi.

"Penghematan tersebut akan memberikan manfaat positif terhadap kondisi neraca perdagangan dan peningkatan nilai tukar rupiah," lanjutnya.

Baca juga: PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi