KPPU Selidiki Praktik Permainan Harga Operator Ojek Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pengawas Persaingan usaha (KPPU) akan menyelidiki dugaan praktik predatory pricing atau permainan harga yang sangat rendah untuk menghilangkan pesaing yang diduga dilakukan para operator ojek online di Indonesia.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli dalam pembuktian sidang praktik tersebut di usaha ojek daring.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/3/3019), Guntur menyebut, saat ini sejumlah laporan masuk mengenai predatory pricing, dan telah masuk dalam tahap penelitian. Namun hingga kini pihaknya belum bisa memvonis salah satu pihak, terkait praktik tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang persaingan usaha tidak sehat menyatakan untuk pembutian hal tersebut harus mengikuti proses penyidikan, pemberkasan, penyelidikan hingga persidangan.

Baca juga: Pelanggan Ojek Online Bisa Habis Belasan Juta Rupiah dalam Setahun?

Untuk itu, kata dia, pihaknya tidak bisa mengeluarkan pendapat secara pribadi, harus melalui sidang dan dibuktikan secara jelas.

"Kami akan menjalani prosedurnya, kalau ada potensi perkara akan kami sidangkan," katanya.

KPPU kini sedang melakukan pengawasan terhadap praktik ojek daring agar kerja sama kemitraan berjalan seimbang dan tidak merugikan atau menjatuhkan pengemudi sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guntur mengatakan, pihaknya memberikan kepastian kepada proses usaha ojek daring agar peran aplikator tidak terlalu dominan.

"Tarif harus menjamin kesetaraan, namun mekanisme teknis akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Batalkan Rencana Pengaturan Jam Kerja Ojek Online

Ia menyebutkan, aplikator berpotensi diperkarakan oleh KPPU jika menyalahi aturan kemitraan dengan pengemudi sebagai pelaku UMKM di mana sanksi terberat bisa sampai penutupan usaha, dan denda Rp 10 miliar.

Di luar kasus ojek online, KPPU juga sedang melakukan penyelidikan antara Grab Indonesia dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai perusahaan naungan Grab.

Guntur melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan Grab, karena memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam TPI untuk mendapat penumpang dibanding mitra perorangan.