Ini 5 Titik Kebocoran yang Bikin Rasio Pajak Indonesia Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih ada diangka 10-11 persen dari PDB. Padahal menurut IMF, negara membutuhkan 12,75 - 15 persen rasio pajak untuk melakukan pembangunan berkelanjutan.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam mengungkapan, ruang rasio pajak mencapai 15 persen dari PDB sangat terbuka. Hanya saja ada titik-titik kebocoran pajak yang harus ditutup

"Kenapa tax ratio kita rendah? karena ya dia muncul karena 5 titik kebocoran," ujarnya dalam diskusi Urgensi Reformasi Pajak, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Titik kebocoran pajak pertama menurut Darussalam yakni shadow economy atau ekonomi yang tidak bisa terekam karena berbagai hal. Salah satunya yakni digital ekonomi.

Baca juga: Aturan Pajak E-Commerce Dicabut, Ini Komentar CEO Bukalapak

Hingga saat ini berbagai negara masih kesulitan untuk memajaki ekonomi digital. Hal inilah yang dinilai bisa membuat penerimaan pajak tak optimal.

Kedua, kompetisi pajak (tax competition). Saat ini kata Darusalam, banyak negara yang berlomba-lomba menurunkan pajaknya demi menggaet investasi.

Menurut Darussalam tak masalah negara menurunkan pajak, hanya saja harus diikuti oleh penguatan objek dan subyek pajak. Hal ini penting sehingga penerimaan pajak tidak anjlok tiba-tiba.

Ketiga, kebocoran karena offshore tax evasion yang merupakan praktik penghindaran pajak dengan membuat perusahaan cangkang di negara tax heaven.

Keempat base erosian and profit shifting. Praktik penghindaran pajak dengan membawa keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

"Kelima yakni jebocoran terjadi dalam hal melaporkan pajak tidak sesuai aturan yang ada. Ini lah pentingnya penegakan hukum," kata dia.

Darusalam meyakini, bila kelima titik kebocoran itu bisa ditutup dengan berbagai kebijakan yang efektif, nama tax ratio Indonesia bisa melonjak.