Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendag: Saat Ini Ekspor di Negara Manapun Melemah

Kompas.com - 12/06/2019, 13:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini seluruh dunia tengah mengalami kemerosotan ekspor. Perang dagang antara AS dan China bisa dibilang menjadi salah satu penyebab utamanya.

Hal ini tentu akan berdampak pada neraca perdagangan secara global, termasuk Indonesia yang kena imbas.

"Tidak ada satupun negara yang bisa saya katakan meningkat (ekspornya)," ujar Enggar di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Walaupun ekspor tidak turun, beberapa negara mengalami stagnan. Dengan turunnya ekspor dan terganggunya neraca perdagangan, maka akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Akibat Perang Dagang, Ekspor Indonesia Merosot

Enggar menambahkan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksi pertumbuhan tahun ini sebesar 2,6 persen. sementara pada 2017 sebesar 4 persen dan 2018 sebesar 3,6 persen. Dari tahun ke tahun, pertumbuhannya melambat.

"Hal ini menunjukkan mengenai menurunnya daya beli dari seluruh negara, satu sama lain akan saling kena," ucap Enggar.

Enggar mencontohkan perusahaan teknologi Huawei yang terdampak perang dagang AS dan China. Produsen komponen di AS dan Eropa ditutup sehingga produksi dan distribusinya menurun.

Dampaknya, dikenakan tarif tambahan sehingga harganya jadi naik. Jika harga naik, tentu terjadi inflasi. Hal ini pun mempengarui daya beli masyarakat sehingga terus turun dan permintaan ekspor juga terganggu.

Baca juga: April 2019, Ekspor Indonesia Merosot

Kondisi tersebut membuat Indonesia menentukan prioritas dalam membuka pasar baru. Di sisi lain, Kemendag juga mempercepat penyelesaian perjanjian bilateral maupun multilateral terkait ekspor.

"Kita jaga langganan, kita jaga market yang ada, dan kita percepat seluruh perjanjian. Kalau tidak di tahun depan kita akan sangat tertinggal," kata Enggar.

"Kita saksikan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, sangat agresif. Dan kita harus ikuti itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com