Menang di WTO, AS Bakal Terapkan Bea Masuk 25 Persen kepada Uni Eropa

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah Presiden Donald Trump berencana untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap beragam produk impor asal Uni Eropa bulan ini.

Seperti dikutip dari Financial Times, produk yang dikenai tarif tersebut termasuk keju, zaitun, pakaian kerja, hingga sweater.

Pemberlakuan tersebut dilakukan oleh AS setelah memenangkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas subsidi pesawat terbang ilegal.

Arbiter di badan yang bermarkas di Jenewa, Swiss tersebut memberi wewenang kepada Washington untuk melakukan tindakan balasan setelah menilai Uni Eropa gagal mematuhi aturan WTO dalam mendukung kinerja Airbus, perusahaan pesawat kawasan tersebut.

Baca juga: Diancam Trump, Ini yang Dilakukan China

Paska diputuskannya sengketa tersebut, pejabat Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mengatakan pemerintah bakal segera menerapkan bea masuk terhadap produk impor asal UE pada 18 Oktober mendatang.

Sebagai informasi, WTO mengizinkan Amerika untuk menerapkan bea masuk hingga 100 persen untuk 7,5 miliar dollar AS produk Uni Eropa. Namun demikian, AS memilih untuk membatasi besaran tarif tersebut, setidaknya untuk saat ini.

Produk pesawat baru dari UE akan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen, sementara produk pertanian dan industri akan kena bea masuk sebesar 25 persen.

Kategori produk pertanian dan industri tersebut termasuk whiskey, kain rajut dan linen dari Inggris, kopi, pisau dan peralatan mesin dari Jerman, wine dan zaitun asal Prancis dan minyak zaitun asal Spanyol.

Baca juga: Analis: Keuntungan Amerika Atas Cina Tak Akan Bertahan Lama

Bea masuk baru yang akan diterapkan oleh Washington memperparah kondisi perdagangan dengan Uni Eropa di saat perekonomian global juga tnegah melambat.

"Ini adalah kemenangan besar bagi Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah konferensi pers.

"Kemenangan terjadi saat ini, karena mereka pikir saya tidak suka dengan WTO dan mereka ingin membuat saya senang," ujarnya ketika seorang reporter menanyakan tentang kasus sengketa subsidi Airbus sudah dilakukan sejak dirinya belum menjabat.