Penerimaan Negara Loyo, Defisit APBN Oktober 2019 Rp 289,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari memaparkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Oktober 2019.

Angka tersebut lebih tinggi 25,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 229,7 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB.

"Hingga Oktober, realisasi defisit APBN mencapai 1,8 persen terhadap PDB. APBN kita desain defisitnya sebesar 1,84 persen tahun ini. Ini Oktober sudah mendekati, total defisit Oktober 1,8 persen," ujar Sri Mulyani ketika memberi keterangan terkait APBN KiTA di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia memaparkan, tingginya realisasi defisit menjelang akhir tahun disebabkan seretnya penerimaan negara yang dipengaruhi baik oleh harga minyak dunia, terus bergeraknya harga komoditas dan nilai tukar rupiah.

Baca juga: Kemenkeu: Defisit Anggaran 2019 Diperkirakan Melebar Jadi 2,2 Persen

Dalamnya defisit anggaran Oktober 2019 ini dipicu oleh tekanan pertumbuhan pendapatan negara khususnya pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

"Kenaikan defisit terutama karena penerimaan negara di sektor migas baik pajak maupun PNBP. Ada juga penerimaan pajak non migas terutama di sektor-sektor primer dan sekunder," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyampaikan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.173,9 triliun atau 65,7 persen dari target APBN 2019.

Angka tersebut hanya tumbuh 1,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Adapun untuk realisasi PNBP tercatat mencapai Rp 333,3 triliun atau 86,1 persen dari target APBN hingga akhir tahun. Realisasi PNBP tersebut hanya tumbuh 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: 5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak ke Masyarakat

Di sisi lain, belanja negara juga mengalami tekanan, namun tak sedalam tekanan pada sisi penerimaan. Realisasi belanja negara tumbuh 4,5 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11 persen.

"Kita sudah merealisasikan Rp 1.798 triliun atau 73,1 persen. Untuk belanja K/L sudah Rp 633,5 triliun atau 74 persen dari target. Realisasi belanja KL lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Belanja non K/L adalah Rp 487,6 triliun atau 62,6 persen dari target," tutur dia.