5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak ke Masyarakat

Kompas.com - 12/10/2019, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Oleh Muhamad Ikhsan

BERBEDA dengan draf undang-undang yang bermasalah lainnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2020 berjalan lancar. APBN 2020 diterima dan disetujui oleh semua fraksi dan kemudian disahkan pada akhir September lalu.

APBN yang mencatat sumber pemasukan keuangan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun depan dialokasikan sebesar Rp 2.540 triliun, naik 3 persen dari perkiraan yang tercantum dalam APBN 2020. Angka tersebut juga naik 3 persen dari APBN 2019, yang berjumlah Rp 2.461 triliun.

Kenaikan ini terjadi karena ada kebutuhan belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Lima perubahan

Di samping kenaikan tersebut, saya mencatat ada lima hal baru dalam APBN 2020 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara dan pembayar pajak.

Pertama, pemberian insentif bagi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) agar mampu mencapai sasaran PPh dan PPN yang total nilainya Rp 1.615 triliun pada 2020. Jumlah ini naik 12 persen dibanding proyeksi pendapatan pajak tahun 2019.

Insentif ini kerap diberikan pemerintah dalam upayanya untuk mendukung iklim investasi dan daya saing.

Berbeda dengan periode pertama Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang fokus pada pemberian pengampunan pajak (tax amnesty), pada periode kedua Jokowi akan lebih fokus pada revisi peraturan perpajakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Insentif untuk PPh diberikan dalam bentuk pengurangan nilai pajak untuk kegiatan pendidikan kejuruan dan penelitian.

Baca juga: Capai Rp 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga

Pemerintah juga memberikan bebas pajak untuk investasi sampai dengan Rp 500 miliar dan keringanan pajak (tax allowance) untuk investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.

Insentif untuk PPN berbentuk potongan pajak bagi impor barang strategis seperti mesin dan peralatan pabrik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X