Sri Mulyani Akui Pemindahan Ibu Kota Tetap Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pemindahan ibu kota nasional tetap akan membebani anggaran negara, meskipun ada berbagai instrumen pembiayaan di luar APBN.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Pansus DPR terkait pemindahan ibu nasional kota yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019) malam.

“Tujuannya tadi meringankan beban ke APBN secara langsung namun tidak berarti tidak ada beban,” ujarnya mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca juga: Mobil Akan Kena Diskriminasi di Ibu Kota Baru

“Mungkin bebannya akan tergeser ke masa yang akan datang. Oleh karena itu sustainabilty jangka panjang harus dilakukan," sambungnya.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menuturkan, peranan APBN membiayai pemindahan ibu kota akan jauh lebih besar pada tahap awal.

Sebab kata dia, APBN akan menjadi penarik minat pihak swasta untuk ikut dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami yakin di dalam tahap tahap awal, barangkali peranan APBN akan jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Di Ibu Kota Baru, Tak Perlu Lagi Beli Elpiji

Dalam paparan di depan Pansus DPR, Sri Mulyani memaparkan skema-skema pembiayaan pemindahan ibu kota. Ia berharap adanya KPBU membuat adanya akselerasi pembangunan.

Adapun pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditaksir akan menelan dana hingga Rp 446 triliun. Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN.

Sementara sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.

Baca juga: Kepala Bappenas Klaim Jika Ibu Kota Baru Kena Asap, Itu Karena Arah Angin