Begini Cara Pemerintah Pindahkan ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah menyiapkan alternatif untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) ke ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

Adapun asumsi jumlah ASN berkisar 198.000 termasuk aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Bila beserta keluarga dan pelaku ekonomi, maka sekitar 1,5 juta penduduk yang bakal dipindahkan ke Kaltim.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya terdapat 2 alternatif utama dalam memindahkan 198.000 ASN, antara lain dipindahkan seluruhnya atau dengan metode persebaran (spare out).

"Alternatifnya itu ada dua, apakah seluruh instansi pindah ke Kalimantan Timur atau alternatif keduanya kita spare out," kata Suharso dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga : 30 Investor Jepang Lirik Megaproyek Ibu Kota Baru RI

Suharso menuturkan, Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui alternatif yang kedua, yakni dengan metode spare out.

Dalam metode spare out, kata Suharso, tidak semua ASN bakal dipindahkan ke Kalimantan Timur. Tapi akan disebar ke daerah lain yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

"Kita ada sekitar 260 Direktorat Jenderal. Apakah semuanya harus kita boyong? Dalam rapat kami dengan Presiden, beliau setuju jangan semua ditjen dibawa ke ibu kota baru," ucap dia.

"Kenapa tidak Ditjen pertambangan dibawa ke Papua? Bagaimana kalau Ditjen perkebunan di taruh di Jambi. Setuju?," imbuhnya kepada peserta rapat.

Untuk itu berdasarkan arahan Presiden RI, dia setuju pemindahan ASN mungkin akan lebih baik menggunakan alternatif ke dua dengan metode spare out.

"Jadi menurut saya ke depan sebaiknya tidak semuanya dipindahkan ke ibu kota negara, kita harus spare," pungkasnya.