Pengusaha Minta UU Omnibus Law Cepat Rampung, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha hingga saat ini masih menunggu realisasi penyederhanaan undang-undang lapangan kerja dan perpajakan dalam UU Omnibus Law.

Hal ini dinilai penting, karena pelemahan ekonomi di Indonesia berdampak pada ekspor.

Wakil Ketua Umum Apindo sekaligus CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani, menyebut economic slow down dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor.

"Impact-nya pasti terasa di Indonesia dan 60 persen untuk domestik. Jadi dengan adanya ini (RUU Omnibus law) akan terbantu, tapi yang jelas untuk ekspor kena banget dan kelihatan," kata Shinta di Kempinski Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Kemenkeu Sudah Rampungkan Dokumen Perpajakan Untuk Realisasi UU Omnibus Law

Shinta menjelaskan, ini bukan hanya soal insentif namun ada hal yang fundamental yang harus diperbaiki, dimana insentif akan sulit didapat jika regulasi belum mendukung.

"Makanya kita kejar omnibus law karena itu penting. Kalau itu tidak diperbaiki dari sisi perijinan usaha, maka itu enggak bisa insentifnya (sulit)," jelas Shinta.

Shinta menjelaskan, dengan maslah pelemahan ekonomi maka saat ini kompetisi akan menjadi semakin ketat dan setiap pengusaha berebut mendapatkan kue yang lebih kecil.

"Ini kan slowing down tapi kompetisinya makin lebih ketat. Jadi kita harus berkompetisi untuk mendptkan kue yang lebih kecil dan kita harus menjaga supaya Indonesia kompetitif," jelas Shinta.

Baca juga: Kepala BKPM Harap Omnibus Law Bisa Lindungi UMKM

Shinta menjelaskan, Indonesia punya pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu, selain masalah perijinan dan insentif maka pemanfaatan sumber daya yang ada juga perlu ditingkatkan.

"Tapi kembali lagi kesiapan dari produk ekspor di Indonesia agar kita bisa memanfaatkan. Ini yang nantinya akan menjadi kuncinya. Slow down economy kita pasti kena, tapi kita juga mau menjaga volume ekspor yang ada," jelas Shinta.