Ekonom BNI: Lonjakan Cadev Mampu Menahan Indonesia dari Krisis AS-Iran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ekonom dari Bank Negara Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto menilai, nilai cadangan devisa Indonesia pada Desember 2019 yang bertambah signifikan tentunya mampu menahan tekanan gejolak perekonomian global. Salah satunya, dari ketegangan perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

"Lonjakan cadev tersebut tentunya mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah tekanan eksternal terbaru berupa krisis relasi Iran versus AS yang menyulut ketegangan geopolitik di zona Timur Tengah," katanya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Lebih lanjut Ryan berpendapat, meningkatnya cadangan devisa yang disokong oleh penerimaan minyak dan gas (migas) harus dioptimalkan.

"Yang menarik dan harus dipantau ke depannya adalah bahwa perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019, itu terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya. Maka, penerimaan devisa migas harus dioptimalkan melalui optimalisasi laporan devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri," jelasnya.

Baca juga: Akhir 2019, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 129,2 Miliar Dollar AS

Ke depannya, dia berharap, Bank Indonesia bersama pemerintah harus terus konsisten menjaga posisi cadangan devisa dalam level memadai untuk mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan serta meyakinkan investor bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap stabil dan baik.

"Cadev yang selalu memadai juga akan mendongkrak kepercayaan pelaku pasar sehingga membantu arah pergerakan rupiah yang terus konsisten menguat terhadap dollar AS di sepanjang 2020 ini," katanya.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2019, tumbuh signifikan sebesar 129,2 milliar dollar AS. Angka cadangan devisa tersebut naik 2 persen dibanding pada November 2019 yakni 126,6 milliar dollar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.