New Normal, Pemerintah Pastikan Tak Ada Pelonggaran PSBB dalam 2 Pekan ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam dua pekan ke depan.

Adapun terkait skenario new normal, pemerintah masih mempersiapkan langkah-langkahnya, baik strategi maupun kriteria khusus.

"Terkait dengan pengkajian yang dilakukan, (kami) masih melihat sektor maupun daerah. Tentu belum ada jadwal yang ditetapkan dan dalam dua minggu ini tidak ada pelonggaran," kata Airlangga dalam konferensi video, Senin 18/5/2020).

Baca juga: Skenario New Normal, Pemerintah Susun Scoring Kesiapan Tiap Daerah

Airlangga menuturkan, langkah selanjutnya bakal ditentukan kemudian, menunggu berbagai kajian normal baru yang tengah dilakukan dalam dua pekan ini.

Kajian new normal sendiri akan dibahas secara lebih detail dan lebih lengkap dari sisi etimologi dan kesiapan berbagai daerah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk dibuat strategi khusus dan kriteria dalam realisasi new normal.

Kesiapan-kesiapan itu mencakup kapasitas kesehatan tiap daerah, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terkait cara bekerja dan bersosialisasi di normal baru.

Kesiapan normal baru lainnya adalah membuat level tiap daerah. Ada lima level yang disiapkan, yakni level I krisis (daerah belum siap), level II parah, level III susbstansial, level IV moderat, dan level V rendah.

"Nanti setelah teknis daerah dari segi kesehatan dan kesiapan (siap), baru nanti kami akan sampaikan tahapan-tahapan waktu yang tepat sesuai dengan protokol Covid-19. Yang ditegaskan, ini memerlukan kedisiplinan," ungkap dia.

Baca juga: Siap Jalankan Skenario New Normal, Ini yang Dilakukan Bank Mandiri

Sebagai informasi, new normal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional. Pasalnya, menurut Airlangga, 55 persen atau 70 juta penduduk RI bekerja di sektor informal sehingga sangat terpukul akibat pandemi.

"Di perkotaan ada sekitar 30,5 juta, di pedesaan 40 juta. Keterbatasan pekerja informal ini dalam kaitannya untuk kehidupan keseharian. Oleh karena itu, Presiden minta dibuat strategi khusus agar kita bisa restart ekonomi," pungkas dia.