"Pak Presiden Pesannya Tegas, Kita Evaluasi Dulu PSBB..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya berupa kajian awal. Kajian itu memang dibuat sebagai sebuah cara berpikir dan persiapan pemerintah.

"Itu kajian sebenarnya. Dan kajian itu melibatkan asosiasi usaha, pakar, dan sebagainya. Kenapa perlu membuat kajian? Supaya keputusan itu diambil berbasis sesuatu yang ilmiah/scientific/empirik," kata Yustinus dalam konferensi video, Jumat (22/5/2020).

Yustinus mengatakan, penerapannya akan kondisional dan ada beberapa syarat yang dipersiapkan. Syaratnya yakni, kurva jumlah orang terinfeksi Covid-19 setiap harinya mendatar, dan mengindikasikan tren penurunan.

Baca juga: Simak Lagi, Ini Syarat Bepergian Naik Kereta Selama PSBB

Selain itu, perlu kedisiplinan warga untuk menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak (physical distancing). Di sisi lain, ekonomi tetap bergerak.

"Karena bagaimana pun kita butuh hidup juga, tapi bagaimana protokol Covid-19 juga bisa diterapkan. Tanggapan itu betul, memang itu dibuat sebagai persiapan," ujarnya.

Adapun saat ini, pemerintah menegaskan belum ada pelonggaran PSBB. Pemerintah masih melakukan evaluasi berdasarkan fakta di lapangan.

"Pak Presiden pesannya tegas, kita evaluasi dulu PSBB, enggak ada inti pelonggaran atau apa dulu. Evaluasi berdasarkan fakta. Bicara apa fakta itu baru kita ambil keputusan dengan skenario-skenario itu. Percayalah pemerintah tengah merumuskan dengan baik," ungkap Yustinus.

Lebih lanjut Yustinus berujar, menjaga jarak pasca lebaran mungkin akan menjadi tantangan yang lebih besar, karena sebagian warga telah terlihat berkeliaran.

"Kalau pasca lebaran ini kita konsisten dan turun akan lebih bagus, tapi kalau tidak konsisten mungkin lebih lama. Ekonomi pulih lebih lama," tukas Yustinus.

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten dalam Penerapan PSBB

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tengah mempersiapkan skenario menuju The New Normal di tengah pandemi Covid-19.

Airlangga menuturkan, Presiden RI Joko Widodo meminta dibuatkan strategi khusus dan kriteria dalam realisasi the new normal ini. Ke depan, kajian the new normal akan dibahas secara detail dan lengkap sehingga bisa diputuskan oleh Jokowi.

"Dalam beberapa hari ini kami akan kembangkan sistem scoring dari segi etimologi dan kesiapan, baik itu kesiapan daerah maupun kelembagaan," kata Airlangga dalam konferensi video, Senin (18/5/2020).

Adapun kesiapan-kesiapan itu mencakup kapasitas kesehatan tiap daerah, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terkait cara bekerja dan bersosialisasi di normal baru.

Terkait scoring, pemerintah membuat level tiap daerah. Ada 5 level yang disiapkan, yakni level krisis (daerah belum siap), level parah (daerah belum siap), level susbstansial, level moderat, dan level rendah.

"Nanti setelah teknis daerah dari segi kesehatan dan kesiapan (siap), baru nanti kami akan sampaikan tahapan-tahapan waktu yang tepat sesuai dengan protokol Covid-19. Yang ditegaskan, ini memerlukan kedisiplinan," ungkap dia.

Baca juga: Bappenas: Pemerintah Belum Nyatakan Akan Longgarkan PSBB