Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Tinjau Stok Pupuk Jelang Musim Tanam Oktober 2020-Maret 2021

Kompas.com - 18/09/2020, 05:40 WIB
Hamzah Arfah,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

GRESIK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat meminta kepada sejumlah kabupaten yang ada di Jawa Timur untuk mempercepat masa tanam kedua.

Ini dalam rangka mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang dan pandemi Covid-19.

Guna memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi menjelang musim tanam Oktober 2020-Maret 2021, Khofifah lantas mengunjungi pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik bersama perwakilan Dirjen Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga: Ini Cara Pupuk Indonesia Tingkatkan Kesejahteraan Petani

"Seminggu yang lalu kita sudah koordinasi dengan Pak Dirut dan jajaran direksi, sekaligus Dirjen Kementan. Kita coba mencari solusi, atas apa yang saya dengar dan lihat di lapangan," ujar Khofifah kepada awak media di sela agenda kunjungan, Kamis (17/9/2020).

Khofifah menjelaskan, sempat melakukan koordinasi dengan Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH), dengan dirinya sempat diberitahu jika ada yang belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Tidak hanya itu, Khofifah juga mengaku, sempat menemukan salah satu Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) yang sebenarnya membutuhkan suplai pupuk urea, malah mendapat pasokan pupuk jenis NPK dan Phonska.

"Mekanisme inilah yang harus dicari titik temunya. Jangan sampai pada saat musim tanam, justru kesulitan suplai pupuk. Karena sekarang PR (pekerjaan rumah) kita di tengah pandemi Covid-19 ini adalah, harus bisa dipastikan bahwa ketahanan pangan itu kita bisa jaga, bisa kita pastikan," ucap dia.

Baca juga: Kementan Perketat Distribusi Pupuk dengan Menerapkan Sistem eRDKK

Untuk itu, Khofifah ingin mendengar penjelasan dari jajaran Direksi PT Petrokimia Gresik selaku salah satu produsen pupuk di Indonesia. Ia pun berharap, Pemprov Jawa Timur juga mendapat tembusan RDKK yang biasa dikirim Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat.

"Jadi paling tidak Pemprov dapat tembusan dari RDKK yang dikirim oleh Kabupaten/Kota. Karena memang sinkronisasi di antara kebutuhan petani harus nyambung dengan apa yang disuplai oleh pabrik pupuk," kata dia.

"Dan Petrokimia salah satu yang ada di Jawa Timur, tentu kita harapkan membantu proses sinkronisasi. Jadi kebutuhannya apa, RDKK itu nyambung nggak dengan kebutuhan riil para petani," tutur Khofifah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com