Kritik Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) kini merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimanfaatkan kementerian/lembaga (K/L) untuk menjalankan proyek infrastruktur.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak 2013 hingga saat ini, nilai pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN mencapai Rp 145,84 triliun.

Namun demikian, nyatanya tak semua proyek tersebut berjalan dengan optimal.

Baca juga: Hingga 2021, Total Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan SBSN Capai Rp 145,84 Triliun

"Pada beberapa kementerian perkembangan proyek SBSN masih perlu diperkuat karena belum diimbangi dengan kinerja proyek yang optimal. Pada tiga tahun terakhir masih terdapat peluncuran anggaran proyek yang cukup besar pada K/L dengan nilai sebesar Rp 5,2 triliun," jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J Rizal Primana dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Maksud dari peluncuran dana yakni ada proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu sehingga harus dilanjutkan di tahun berikutnya.

Rizal mengatakan, hal itu bakal memberatkan lembaga dalam pelaksanaan dan memengaruhi kinerja K/L yang bersangkutan di tahun-tahun ke depan.

Menurut Rizal, adanya luncuran dana tersebut menandakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaaan, hingga penganggaran proyek.

"Sehingga, diperlukan penguatan dalam kementerian/lembaga dalam pengelolaan proyek-proyek seperti mengatur waktu pelaksanaan yang realistis, menajamkan kesiapan pelaksanaan, serta mengendalikan pelaksanaan di daerah termasuk penyelesaian masalah," ujar dia.

Baca juga: Kuartal II-2020, Pemerintah Raup Rp 304 Triliun dari Lelang SUN dan SBSN

Untuk itu, Bappenas pun akan menerapkan pembiayaan secara lebih integratif pada tahun 2021.

Integrasi dilakukan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan berbagai potensi sumber pendanaan, seperti KPBU, transfer daerah, dan sinergi antar-K/L.

"Dengan demikian, perencanaan proyek-proyek SBSN dapat diperkuat melalui beberapa cara, di antaranya proyek-proyek SBSN harus terintegrasi dengan sumber pembiayaan lainnya," jelas Rizal.