Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN Balik ke 2,71 - 2,97 Persen Tahun 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit APBN pada tahun 2023 mendatang bakal ditekan pada rentang 2,71 persen hingga 2,97 persen.

Penekanan tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.

Dia menjelaskan, target tersebut perlu dicapai mengingat UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya memberikan waktu kelonggaran defisit di atas 3 persen dalam 3 tahun hingga tahun 2022.

Baca juga: Defisit APBN Tembus Rp 138,1 Triliun pada April 2021, 0,83 Persen dari PDB

"Kita diberikan 3 tahun waktu untuk membolehkan defisit di atas 3 persen di dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekon. Oleh karena itu tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam periode, kemudian konsolidasi fiskal akan dimulai tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam Rapat Banggar, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani menyebut, defisit tersebut akan ditekan dengan berbagai kebijakan luar biasa (extraordinary) yang masih terus dijalankan hingga tahun 2022, meski dengan desain yang sangat hati-hati.

Kehati-hatian diperlukan lantaran rasio utang akibat pandemi Covid-19 melonjak menjadi 41,1 persen dari PDB.

Sebelumnya, rasio utang mencapai 39,4 persen dan 30,2 persen.

Sri Mulyani menyebut, pihaknya akan terus melihat potensi ketidakpastian, namun tetap punya komitmen jangka menengah terhadap disiplin APBN.

Baca juga: Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2022 Turun hingga ke 4,5 Persen dari PDB

"Oleh karena itu tahun 2022 hingga 2025 kita akan terus mendesain defisit secara bertahap menurun, sehingga APBN menjadi lebih sehat dan kemudian kita mampu mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dan bertahap," beber dia.

Berdasarkan paparannya, defisit APBN tahun 2023 akan berada pada rentang 2,71 - 2,97 persen, kemudian berlanjut diperkecil antara 2,69 - 2,85 persen pada tahun 2024, dan 2,60 - 2,74 persen pada tahun 2025.

Adapun pada tahun 2022, pendapatan negara ditargetkan pada rentang 10,18-10,44 persen dari PDB dengan nominal Rp 1.823,5 triliun hingga Rp 1.891,4 triliun.

Kemudian belanja negara pada rentang 14,69 - 15,30 persen dari PDB atau Rp 2.650,6 triliun hingga Rp 2.776,6 triliun.

Sementara itu, keseimbangan primer diperkecil pada rentang 2,31 persen - 2,65 persen. Rasio utang masih akan meningkat dengan defisit 43,76-44,28 persen dari PDB.

Baca juga: Defisit APBN Paling Tinggi dalam 20 Tahun, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibandingkan AS dan ASEAN 5

"Kombinasi antara pemulihan ekonomi dengan konsolidasi fiskal adalah kombinasi yang sangat delicate, apalagi ditambah dengan kombinasi Covid-19 yang tidak pasti. Ini tantangan," pungkas Sri Mulyani.