Vaksinasi Berbayar, Tuai Polemik hingga Akhirnya Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menggelar vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar ramai diperbincangkan di jagat media sosial.

Sejumlah tokoh angkat bicara untuk mendukung atau menolak rencana tersebut.

Namun, banyaknya reaksi keras yang dilontarkan oleh berbagai pihak membuat Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu yang semula bakal digelar pada Senin (12/7/2021) kemarin.

Baca juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/7/2021).

Tuai polemik

Sebelum dibatalkan, rencana vaksinasi berbayar yang telah diumumkan pada Sabtu (10/7/2021) telah banyak mendapat respons dari banyak pihak.

Sejumlah tokoh meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ekonom, hingga lembaga masyarakat menolak rencana tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta agar program vaksinasi individu dibatalkan. Ia menilai, program vaksin gratis lebih adil bagi masyarakat.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimanapun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi berbayar.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih.

Rencana vaksinasi individu juga mendapat penolakan keras dari ekonom senior, Faisal Basri. Ia menekankan, pemerintah sepatutnya tidak memberlakukan vaksinasi berbayar sebelum mencapai herd immuntity.

“Jadi sebelum mencapai 70 persen jangan pakai opsi-opsian, anggaran sudah dialokasi. Komisi IX sudah confirm, jadi untuk memenuhi 70 persen herd immunity itu anggarannya sudah ada semua, gratis,” kata dia.

Baca juga: Alasan Ada Vaksin Individu Berbayar, Menkes: Bisa untuk Perusahaan Kecil

Vaksinasi berbayar untuk perluas cakupan