Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, Pakar Ekonomi Minta Pemerintah Bangun Strategi Besar

Kompas.com - 29/07/2021, 19:05 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli meminta pemerintah untuk segera membuat strategi besar dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

Strategi tersebut, kata dia, harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan.

"Intinya Indonesia harus jadi mangkok pangan Asia. Kita patut bersyukur karena memiliki matahari paling lama sepanjang tahun. Selain itu rakyat juga ingin bekerja," kata Rizal.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri web seminar (webinar) berjudul "Potensi Sektor Pertanian dalam Mencegah Krisis Ekonomi” Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Penyaluran KUR ke Sektor Pertanian Capai Rp 42,7 Triliun

Dalam kesempatan itu, Rizal memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, sektor pertanian terbukti mampu membuka peluang kerja bagi jutaan orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mendengar ada tiga juta petani baru yang masuk saat pandemi. Saya kira ini luar biasa dan saya percaya sektor pertanian selalu bertahan dari gejolak saat industri lain seperti hotel ikut terpuruk. Akhirnya banyak profesional pulang kampung dan mereka jadi petani," ujar dia.

Rizal menilai, kehadiran petani baru merupakan angin segar sekaligus potensi besar bagi Indonesia untuk menciptakan berbagai peluang usaha.

Baca juga: Dapat Bantuan Sembako, Petani: Ini Sangat Berarti bagi Kami

Terlebih, para petani muda dikenal inovatif, kreatif, dan punya pengalaman yang cukup panjang.

"Semoga petani muda bisa survive karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman," kata Rizal.

Pemerintah jadi instrumen kuat

Pada kesempatan yang sama, Mantan Menteri era Orde Baru Emil Salim mengatakan, pemerintah merupakan instrumen kuat yang masih dipercaya rakyat dalam membela petani.

Baca juga: Salurkan KUR Pertanian Rp 1 Miliar ke Petani Serang, Mentan: Mari Kita Dorong Kebijakan Ini

Oleh karenanya, sebut dia, pembelaan itu wajib dibuktikan dengan ketersediaan pupuk dan mendorong pengembangan pupuk organik.

"Siapa yang mau bela petani kalau bukan Kementerian Pertanian (Kementan). Misalkan apabila distribusi pupuk terlambat, apa bisa kami membuat pupuk sendiri dari kandang? Maka dari itu, para produsen pangan harus menjadi bintang, terlebih saat pandemi Covid-19," kata Emil.

Menurutnya, peningkatan nilai tukar petani (NTP) menjadi hal penting dalam membangun sektor pertanian masa depan.

NTP merupakan ukuran berapa biaya masuk dan yang dikeluarkan dari hasil kegiatan olah tanam.

Baca juga: BPS: NTP Naik 0,49 Persen pada Juli 2020, Indikasi yang Bagus

Halaman:


Terkini Lainnya

OJK Rilis Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah bagi BPR Syariah

OJK Rilis Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah bagi BPR Syariah

Whats New
Syarat dan Cara Ganti Kartu ATM BRI Kedaluarsa di Kantor Cabang

Syarat dan Cara Ganti Kartu ATM BRI Kedaluarsa di Kantor Cabang

Whats New
Bank Artha Graha Sediakan QRIS untuk Pembayaran di Kemala Run 2024

Bank Artha Graha Sediakan QRIS untuk Pembayaran di Kemala Run 2024

Whats New
Integrasi Infrastruktur Berlanjut, PGN Tingkatkan Aliran Gas Bumi hingga 48 BBTUD ke Jateng

Integrasi Infrastruktur Berlanjut, PGN Tingkatkan Aliran Gas Bumi hingga 48 BBTUD ke Jateng

Whats New
Kontrak PT Pindad Tumbuh 24,7 Persen pada 2024

Kontrak PT Pindad Tumbuh 24,7 Persen pada 2024

Whats New
Lelang 7 Seri SBSN, Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun

Lelang 7 Seri SBSN, Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun

Whats New
OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

Whats New
Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Whats New
Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Whats New
Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Whats New
Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Whats New
KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

Whats New
Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Whats New
Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com