Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industri Minta Kebijakan Bebas Truk Odol Ditunda Tahun 2025, Ini Penjelasan Kemenperin

Kompas.com - 07/03/2022, 17:27 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan kebijakan bebas truk muatan dan dimensi lebih atau zero over dimension over loading (ODOL) pada Januari 2023 mendatang.

Namun kalangan industri menyatakan belum siap mengikuti aturan ini dan meminta agar kebijakan ini diundur hingga 2025 mendatang.

Baca juga: Kemenperin Targetkan Substitusi Impor 35 Persen Tahun Ini, untuk Menarik Investasi

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Wiwik Pudjiastuti mengatakan, industri belum siap disebabkan hilangnya momentum lantaran adanya pandemi Covid-19.

"Industri belum siap disebabkan hilangnya momentum persiapan pelaksanaan kebijakan zero Odol karena adanya pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 yang menyebabkan utilisasi industri sempat mengalami penurunan," ujar Wiwik dalam siaran persnya, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Kemenperin Pangkas Masa Penerima Vaksin Booster Bagi Pekerja Industri Jadi 3 Bulan

Penerapan zero odol bebani industri

Di sisi lain, kata Wiwik, penerapan zero Odol ini akan membebani industri di mana akan menambah volume ritase truk yang berimbas pada penambahan waktu loading dan unloading barang.

Kebijakan ini juga menyebabkan peningkatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya logistik yang berkontribusi sebesar 10-20 persen dari struktur biaya produksi.

“Akibat semuanya itu pada akhirnya mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan. Hal ini tentunya melemahkan daya saing industri. Oleh sebab itu kalangan industri meminta agar penerapan kebijakan zero Odol secara penuh ditunda menjadi tahun 2025,” kata Wiwik.

Baca juga: Terekam CCTV, Dua Brimob Cabut Paksa Berkas Truk ODOL di UPPKB Balonggandu, Ini Penjelasan Kemenhub

Menurut Wiwik, industri semen, keramik, dan industri bahan galian non-logam dan industri lain terus melakukan persiapan, namun belum bisa menerapkan kebijakan zero Odol secara penuh mulai Januari 2023.

Pasalnya, logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri sangat bergantung pada moda transportasi darat.

Ditambah tidak ada perubahan kelas jalan khususnya di luar Jawa menyebabkan peremajaan truk yang berkapasitas lebih besar sesuai Odol tidak bisa dilaksanakan.

Baca juga: Rendahnya Tarif Angkut Barang Jadi Akar Masalah Truk Odol

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com