Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rendahnya Tarif Angkut Barang Jadi Akar Masalah Truk Odol

Kompas.com - 22/02/2022, 15:30 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai tarif angkut barang yang semakin rendah menjadi akar masalah dari keberadaan truk kelebihan muatan atau over dimension-over load (ODOL).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno mengatakan, di tengah biaya produksi yang meningkat, pemilik barang tidak mau keuntungan yang selama ini didapat berkurang.

Pihak pemilik armada truk atau pengusaha angkutan barang, juga tidak mau berkurang keuntungannya. Hal yang sama terjadi pula pada pengemudi truk yang tidak mau berkurang pendapatannya.

Baca juga: Truk Odol yang Rusak Jalan Tergolong Tindak Pidana Ringan? Ini Penjelasannya

"Sesungguhnya, akar masalah truk ODOL adalah tarif angkut barang semakian rendah," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2/2022).

Pengamat transportasi itu mengungkapkan, pada akhirnya pengemudi truk yang berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan, membawa kelebihan muatan (over load) dengan menggunakan kendaraan berdimensi lebih (over dimension) untuk menutupi biaya tidak terduga yang dibebani pada mereka.

Sepanjang perjalanan pengemudi truk harus menanggung beban biaya, seperti tarif tol, pungutan liar yang dilakukan petugas berseragam dan tidak seragam, parkir, urusan ban pecah, dan sebagainya.

"Uang yang dapat dibawa pulang (pengemudi truk) buat keperluan keluarga pun tidak setara dengan lama waktu bekerja meninggalkan keluarga," katanya.

Baca juga: Kemenhub Normalisasi 1.500 Kendaraan ODOL di Banyuwangi

Djoko mengatakan, tekanan terbesar ada pada pengemudi truk karena mereka yang berhadapan langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Maka kini profesi pengemudi truk tidak memikat bagi kebanyakan orang, sehingga semakin sulit mendapatkan pengemudi truk yang berkualitas.

Menurutnya, jika masih ada yang bertahan sebagai pengemudi truk, kemungkinan disebabkan belum punya alternatif pekerjaan yang lain. Kondisi ini akan membuat Indonesia ke depannya banyak kehilangan pengemudi truk yang profesional.

Ia juga menyoroti, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL, maka seharusnya tidak hanya pengemudi truk yang dijadikan tersangka, tetapi pemilik barang dan pemilik angkutan juga harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Dia bilang, pemerintah selama ini baru mengajak pemilik barang dan pengusaha angkutan barang untuk berdiskusi menyelesaikan masalah truk ODOL.

Padahal tidak ada salahnya untuk mendengar keluhan dari sisi pengemudi truk, karena mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari proses mata rantai penyaluran logistik dari hulu hingga hilir.

"Jadikanlah pengemudi truk mitra, bukan selalu dijadikan tersangka. Tingkatkan kompetensinya dan naikkan pendapatannya," kata Djoko.

Baca juga: Soal Truk ODOL, YLKI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com