ADB: Pandemi Covid-19 Bikin 4,7 Juta Penduduk Asia Tenggara Miskin Ekstrem

MANILA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 menjadi momok mengerikan bagi penduduk dunia. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB mengungkapkan, pandemi telah membuat 4,7 juta orang di Asia Tenggara jatuh miskin pada tahun 2021.

Jutaan orang itu masuk dalam kategori miskin ekstrem, seiring dengan hilangnya 9,3 juta pekerjaan jika dibandingkan dengan skenario tanpa pandemi.

“Pandemi ini telah menimbulkan pengangguran di mana-mana, memperburuk ketimpangan, serta memperbesar tingkat kemiskinan. Dan hal-hal tersebut terutama menimpa kaum perempuan, pekerja usia muda, dan lansia di Asia Tenggara,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam laporannya, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Ketika Jokowi Cerita Ekonomi Sudah Sulit akibat Covid-19, Kini Tambah Perang Rusia-Ukraina...

Laporan yang dipaparkan dalam Simposium Pembangunan Asia Tenggara (Southeast Asia Development Symposium/SEADS itu mengungkapkan, gelombang Omicron dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara hingga 0,8 persen pada 2022.

Laporan ADB yang berjudul Southeast Asia: Rising from the Pandemic ini menghitung, keluaran ekonomi kawasan Asia Tenggara pada 2022 akan turun lebih dari 10 persen dibandingkan skenario tanpa Covid-19.

Kelompok yang paling terimbas dampaknya antara lain, para pekerja tanpa keterampilan khusus, pekerja sektor ritel dan perekonomian informal, serta usaha kecil yang tidak memiliki eksistensi digital.

Untuk itu Asakawa berkomitmen, ADB bakal terus bekerja sama dengan para pembuat kebijakan untuk membangun kembali ekonomi yang sempat runtuh akibat pandemi Covid-19.

"Kami mendorong seluruh pemerintah di Asia Tenggara agar berinvestasi pada infrastruktur yang pintar dan hijau, serta mengadopsi inovasi di bidang teknologi untuk makin menstimulasi pertumbuhan ekonomi," jelas Asakawa.

Baca juga: Syarat Antigen dan PCR Dilonggarkan, Ini Tanggapan Penyedia Tes Covid-19

Lebih lanjut dia merekomendasikan pemerintah di negara-negara Asia tenggara mendorong reformasi struktural guna meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur dalam berusaha, mengurangi hambatan perdagangan, dan mendorong usaha kecil untuk mengadopsi teknologi baru.

Reformasi tersebut dapat pula mencakup pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja mengatasi disrupsi pasar tenaga kerja dan relokasi pekerjaan di berbagai sektor.

"Pemerintah juga perlu menjaga kehati-hatian fiskal untuk mengurangi defisit dan utang pemerintah, serta memodernisasi administrasi pajak guna meningkatkan efisien dan memperluas basis pajak," tandasnya.

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 28 Maret, 200 Wilayah Berstatus Level 3