"Perusahaan Besar Jadi Bapak Angkat bagi Penambang Kecil..."

BANGKA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin meminta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penambangan untuk terlebih dahulu mengurus perizinannya.

"Silahkan urus izinnya, sebagai pemerintah, kami akan memfasilitasi dan kami juga mengimbau perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi Bapak Angkat bagi kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat ini," ujar Ridwan saat meresmikan program reklamasi lahan bekas tambang 2022 oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di PT Mitra Stania Prima, Desa Mapur, Kabupaten Bangka, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Hal itu dikatakannya setelah mendapat laporan terkait adanya kegiatan penambangan ilegal di permukiman warga dan situs geologi, sehingga dirinya bersama Kapolda Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung meninjau lokasi.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Bangka juga pernah mengapungkan program kemitraan antara perusahaan besar dengan penambang rakyat.

Untuk itu perlu dibuat badan hukum perusahaan setingkat CV atau koperasi.

"Memang kegiatan tersebut ada dan tentunya harus bersama-sama kita sikapi dengan bijak. Terus terang saya selalu bilang, negara tidak boleh dirugikan dengan kegiatan pertambangan dan lingkungan harus terjaga dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Masalah Bagi Hasil Tambang Timah di Babel, Pemda Terima Royalti Atau Saham?

Pj Gubernur yang merangkap sebagai Dirjen Minerba ini merasa bertanggungjawab dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan sebagai pemimpin di daerah tentunya penting dalam hal pengawasan, karena jika tidak maka daerahnya akan menjadi korban.

"Daerah kita belum sepenuhnya melakukan _good mining_ namun kita tetap berupaya bersama agar menuju ke sana. Jadi saya sangat konsen melakukan kegiatan ini. Memang kegiatan pengawasan sudah berjalan namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ungkapnya.

"Kita upayakan _win-win solution._ Saya tidak ingin melukai perasaan masyarakat, tetapi saya juga tidak ingin membiarkan masyarakat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan secara terus menerus," pungkasnya.