Masalah Bagi Hasil Tambang Timah di Babel, Pemda Terima Royalti Atau Saham?

Kompas.com - 14/05/2022, 17:00 WIB

BANGKA, KOMPAS.com - Isu kompensasi hasil tambah timah bagi daerah Kepulauan Bangka Belitung kembali mengemuka saat hari pertama Ridwan Djamaludin bertugas selaku Penjabat (PJ) Gubernur.

Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM itu dinilai sebagai orang yang tepat menyelesaikan sengkarut pertimahan di Bumi Serumpun Sebalai.

"Kalau untuk bagi hasil memang sudah ada kita bahas. Pertama itu soal royalti dan ini memang sudah ada kemajuan tinggal bagaimana menyepakatinya. Tapi kalau soal saham, ini belum karena dalam hal ini PT Timah adalah perusahaan terbuka," kata Ridwan seusai rapat koordinasi di gubernuran, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Realisasi Anggaran CSR PT Timah Naik 8 Persen dari Target Awal, Ini 3 Provinsi Penerimanya

Ridwan memastikan, selama dirinya bertugas sebagai PJ gubernur maka seluruh program bakal dimaksimalkan.

Termasuk juga yang berkaitan dengan pertambangan timah di daerah Bangka Belitung.
Sebagai aparatur yang berasal dari Kementerian ESDM, Ridwan mengaku juga mendapatkan amanah untuk mempriortaskan penyelesaian masalah tambang.

"Dari Kemendagri juga telah menyampaikan agar saya memperbaiki tata kelola tambang karena salah satu permasalahan daerah ada di situ," ujar Ridwan.

Baca juga: Harga Timah Melambung, Produksi PT Timah Ditarget 35.000 Ton pada 2022

Royalti 3 persen

Sebelumnya royalti dari PT Timah selaku perusahaan milik negara dipatok sebesar tiga persen. Daerah kemudian mengajukan permintaan agar dinaikkan menjadi 10 persen.

Berdasarkan estimasi jika laba mencapai Rp 500 miliar maka daerah berhak sebesar Rp 50 miliar.

Uang sebanyak itu dinilai bisa menambah kas daerah seperti untuk operasional dinas pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Permasalaha saat ini kata Ridwan, tidak hanya soal royalti dengan lembaga resmi perusahaan timah, tapi juga masih banyak temuan praktik tambang ilegal.

Tambang timah tak berizin itu beroperasi tanpa pertanggungjawaban lingkungan dan pemasukan bagi daerah.

"Untuk itu kami bersama kapolda agar dilakukan penertiban," ujar Ridwan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.