Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi V DPR Minta Kemenhub Redam Lonjakan Harga Tiket Pesawat

Kompas.com - 07/06/2022, 15:17 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga tiket pesawat yang terus mengalami peningkatan menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Nasdem Fadholi mengatakan, kenaikan tersebut tercermin dari kontribusi harga tiket pesawat terhadap inflasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Tiket pesawat sekarang menjadi mahal, ini bagaimana cara mengaturnya harga tiket pesawat bisa terjangkau, dan bisa normal kembali?," kata dia saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Luhut: Investasi Starlink Sudah Tahap Final, Tesla Masih Negosiasi

Menurut Fadholi, di tengah tren pemulihan ekonomi yang diiringi dengan melandainya penyebaran Covid-19, pengendalian harga tiket pesawat menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan kinerja sektor pariwisata.

"Karena wisman-wisman (wisatawan mancanegara) ini juga menurun dengan cost di pesawat udara," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan menilai, lonjakan harga tiket pesawat yang tengah terjadi harus mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau kemarin sebelum mudik itu saya sampaikan (mahalnya harga tiket pesawat) ada di beberapa provinsi, sekarang ini hampir merata, sampai ke bandara-bandara perintis pun naik," tutur dia.

Lebih lanjut Irwan menilai kenaikan harga tiket pesawat tidak terlepas dari kebijakan tuslah atau biaya tambahan dalam mengantisipasi kenaikan harga avtur, yang telah diterapkan sejak April 2022.

Baca juga: Kartu Kredit Tokopedia Card, Apa Saja Keunggulannya?

Akan tetapi menurutnya kebijakan tersebut perlu dievaluasi, agar tidak membebani kondisi keuangan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih memasuki fase awal.

"Sangat bijaksana kalau kemudian ada evaluasi, terutama terkait kebijakan tuslah yang sebetulnya sudah diambil Kementerian Perhubungan," kata dia.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti juga meminta Kemenhub untuk memperhatikan pergerakan harga tiket pesawat, yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.

"Karena kadang-kadang kita saja ngeliatnya mahal benar, apalagi masyarakat di bawah, jadi mereka yang tidak ada pilihan bingung," ucap dia.

Harga tiket pesawat dorong laju inflasi

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tiket pesawat menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi utama selama dua bulan terakhir.

Baca juga: Kenapa Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP? Ini Penjelasan Mendag

BPS melaporkan, pada Mei 2022 indeks harga konsumen (IHK) meningkat menjadi 110,42. Dengan demikian, secara bulanan (month to month/mtm) terjadi inflasi sebesar 0,4 persen pada Mei.

Adapun dilihat secara tahunan (year on year/yoy), pada Mei kemarin terjadi inflasi sebesar 3,55 persen. Dengan realisasi tersebut, sejak awal tahun hingga Mei atau secara tahun berjalan (year to date/ytd) telah terjadi inflasi sebesar 2,56 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei secara umum menunjukan adanya kenaikan. Di mana sejumlah komoditas penyumbang inflasi utama pada Mei kemarin ialah, tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan segar, dan bawang.

"Berdasarkan hasil pematauan BPS di 90 kota pada bulan Mei ini terjadi inflasi sebesar 0,40 persen," ujar dia, dalam konferensi pers, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Agen Perjalanan Kena Imbasnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com