Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Depan, Kemenhub Siapkan Rp 2,4 Triliun untuk Program Prioritas Sektor Darat

Kompas.com - 08/06/2022, 18:07 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) akan mengalokasikan Rp 2,48 triliun untuk kegiatan prioritas nasional tahun 2023.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menjabarkan, kegiatan prioritas tahun 2023 sektor perhubungan darat terdiri dari tiga program utama, yakni infrastruktur konektivitas transportasi darat, pelayanan transportasi darat, dan keselamatan dan keamanan transportasi darat.

"Sesuai dengan tema RKP 2023, Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," ujar dia, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Soal Wacana Peralihan Penerbitan SIM, Ini Kata Kemenhub

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk infrastruktur konektivitas transportasi darat, pihaknya menganggarkan sebesar Rp1,6 triliun yang terdiri dari subsidi di sektor transportasi darat, pembangunan terminal tipe A dan TBI, hingga pembangunan pelabuhan SDP.

Kemudian untuk pelayanan transportasi darat, Ditjen Hubdat menganggarkan sebesar Rp 409 miliar yang terdiri dari pelayanan konektivitas, revitalisasi terminal tipe A, dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan.

Terakhir, untuk keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp 467 miliar yang terdiri dari peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi darat.

"Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat," ujar Cucu.

Adapun secara keseluruhan, pagu indikatif tahun 2023 Ditjen Hubdat Kemenhub sebesar Rp 5,53 triliun, turun Rp 240 miliar dari tahun ini.

Nilai tersebut juga jauh lebih kecil dari pagu kebutuhan tahun 2023 sebesar Rp 14,08 triliun.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan berupaya mengintensifkan pendanaan non APBN untuk mengatasi gap anggaran.

Menurutnya, peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi semakin diperlukan.

Lebih lanjut Ia melaporkan, pihaknya secara aktif membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara seperti Jepang, Korea, dan sejumlah negara di Eropa.

“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujar dia.

Baca juga: Komisi V DPR Minta Kemenhub Redam Lonjakan Harga Tiket Pesawat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com