Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan cara pemerintah mempertahankan subsidi BBM di tengah harga minyak dunia yang bergejolak. 

Dia menyatakan, saat ini pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM meski harga minyak dunia bergejolak. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM juga harus ditopang kebijakan moneter.

Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.

Baca juga: Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/8/2022).

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).

Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah.

"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," ujarnya.

Misbakhun menambahkan, saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM. Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Baca juga: Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh persen," ucapnya.

Menurut dia, capaian tersebut tak terlepas dari koordinasi antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, ada Menkeu Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran BI," ungkapnya.

Misbakhun pun lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut dia, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.

"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bansos Rp 18 T Jika Harga BBM dan Listrik Naik