Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan anggaran belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Presiden Joko Widodo mengatakan, perencanaan anggaran belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 811,7 triliun.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun," ujarnya saat menyampaikan Pidato RAPBN 2023 Beserta Nota Keuangan di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Belanja pemerintah pusat

Dia pun merincikan anggaran belanja dalam RAPBN 2023 tersebut. Untuk anggaran kesehatan porsinya 5,6 persen dari belanja negara yaitu sebesar Rp 169,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN.

Kemudian juga untuk mendanai percepatan penurunan stunting melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya agar dalam jangka panjang dapat memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Lebih Tinggi, Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,3 Persen

Guna meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun dalam RAPBN 2023.

Dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," jelas Jokowi.

Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392 triliun yang diarahkan untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur.

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," ucapnya.

Baca juga: BSU Tak Kunjung Disalurkan, Ini Penjelasan Menaker

Anggaran belanja daerah

Dalam RAPBN 2023, pemerintah merencanakan anggaran TKD sebesar Rp 811,7 triliun. Kebijakan TKD di tahun depan diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah, serta memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

Kemudian, anggaran tersebut juga untuk meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.

Baca juga: Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun