Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022, lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022.

"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Dia melanjutkan, anggaran besar untuk subsidi energi diberikan pemerintah agar harga energi di dalam negeri tetap terjangkau masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

Baca juga: Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

"(Subsidi energi Rp 502 triliun diberikan) agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," kata dia.

Jokowi mengklaim upaya pemerintah menjaga harga energi dalam negeri tersebut mampu menekan inflasi di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyebut ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,44 persen pada kuartal II-2022.

Sementara itu, neraca perdagangan juga mencatatkan surplus selama 27 bulan berturut-turut. Jokowi bahkan menyebut neraca perdagangan surplus Rp 364 triliun pada semester I-2022.

Baca juga: Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

"Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Jokowi, Indonesia tetap harus waspada dan hati-hati lantaran saat ini seluruh dunia tengah menghadapi krisis yang diperkirakan menyebabkan 553 juta jiwa terancam masuk dalam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

"Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Tantangan Sangat Berat, tapi RI Mampu Hadapi Krisis Global