OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Jadi 4,7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 menjadi 4,7 persen. Sebelumnya OECD memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 4,8 persen di tahun depan.

Proyeksi tersebut juga lebih rendah dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3 persen.

Mengutip laporan OECD Economic Outlook edisi November 2022, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia justru lebih baik di tahun ini. Lembaga ini memproyeksi ekonomi RI di 2022 akan tumbuh lebih moderat sebesar 5,3 persen.

Baca juga: Bos BI Sebut 5 Faktor Ini Berpotensi Sebabkan Gejolak Ekonomi Global

Menurut OECD di tengah kondisi pelemahan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil. Pertumbuhan didorong permintaan yang masih kuat pada komoditas ekspor Indonesia, serta konsumsi yang sempat tertahan akibat pandemi Covid-19.

"Pada tahun 2023, meskipun ketidakpastian global meningkat, permintaan komoditas ekspor diproyeksikan tetap tinggi," tulis OECD dalam laporannya yang dikutip Kamis (24/11/2022).

Harga komoditas yang tinggi dan arus masuk modal yang tetap kuat menjadi keuntungan bagi Indonesia, sehingga bisa membantu melawan ketidakpastian global yang kuat.

Meski demikian, OECD memandang permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi swasta akan tertahan karena laju inflasi yang masih tinggi. Tetapi untuk investasi berupa belanja modal masih akan meningkat secara signifikan.

Selain inflasi, kondisi ekonomi domestik di 2023 juga masih akan dibayangi persoalan global terkait energi, pupuk, dan pangan. Serta dibayangi dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden pada 2024 yang bakal mulai terasa di tahun depan.

“Gejolak politik serta ketegangan sosial menjelang pemilihan presiden dapat mendistorsi persepsi investor internasional terhadap kekuatan perekonomian Indonesia,” ungkap OECD.

OECD pun menyarankan, agar tahun depan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia harus tetap ketat, sementara dukungan untuk konsumsi rumah tangga rentan harus dipertahankan.

Dalam jangka menengah, pemerintah juga harus mendukung peningkatan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia yang tepat, serta menghilangkan hambatan kegiatan usaha dan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, diperlukan pula penguatan kemandirian dan profesionalisme Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang baru dibentuk.

"Sisi baiknya, dampak terhadap hasil potensial dari reformasi yang diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk meliberalisasi pasar tenaga kerja mungkin ternyata lebih besar dari yang diharapkan," tulis lembaga itu.

Baca juga: Indef Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Capai 5,1 persen