Komisi IV DPR Minta KKP Kurangi Impor Garam

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memenuhi kebutuhan garam nasional yang tinggi.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, KKP perlu melakukan strategi khusus demi memenuhi kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,4 juta ton pada tahun lalu.

"Terbitnya PP No 126 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan penggaraman nasional, kebutuhan garam nasional masih sangat tinggi sebanyak 4,4 juta ton pada tahun 2022," ujar dia dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Terima Hibah Tanah, KKP Bakal Bangun Industri Garam Rakyat di Bangkalan

Padahal berdasarkan data yang dimilikinya, produksi garam pada 2021 baru mencapai 836.000 ton.

"Bagaimana langkah KKP untuk meningkatkan produksi garam nasional agar impor dapat berkurang?" imbuh dia.

Menurut Sudin, sumber daya alam Indonesia memungkinkan untuk menghasilkan garam dengan kualias yang baik. Garam lokal juga disebut tidak kalah dengan garam impor.

Untuk itu, ia menceritakan ada pulau penghasil garam dengan kualitas baik yang ada di Lampung. Garam dari sana diklaim memiliki kandungan sebesar 99 persen.

Baca juga: Salah Satu Pabriknya Kebakaran di Kediri, Siapa Pemilik Bisnis Rokok Gudang Garam?

"Tapi ongkos lautnya yang mahal. Dari pulau itu ke darat, kemudian diangkut lagi. Kendalanya cuma transportasi terlalu mahal, makannya kalah dengan garam impor," tandas dia.

Meskipun demikian, Sudin mengatakan garam ini punya kualitas sangat baik terutama untuk bahan baku obat-obatan.

Di tempat yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana kerja tahun 2023. KKP bakal menggenjot produksi garam dalam negeri agar mampu mencapai target produksi sebesar 1,5 juta ton.

Baca juga: Komisi IV DPR Minta KKP Perhatikan Demo Nelayan yang Tolak Besaran Pajak Tangkapan Ikan