Pengadaan KRL, Menperin Tegaskan Impor Kereta Bekas Jadi Pilihan Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap mempertimbangkan opsi impor kereta bekas untuk pengadaan armada kereta rel listrik (KRL). Namun, opsi tersebut tidak menjadi prioritas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya memprioritaskan opsi retrofit atau penambahan teknologi pada unit lama dalam rangka peremajaan armada KRL. Pasalnya, opsi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia, salah satunya penyerapan tenaga kerja.

"Kami pemerintah akan mendahulukan, memprioritaskan opsi retrofit," ujar dia, di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Soal Kebutuhan Impor KRL Bekas, Luhut: Kita Tunggu Hasil Audit BPKP

Terkait dengan opsi impor kereta bekas dari Jepang, Agus bilang, pemerintah tetap mempertimbangkannya. Opsi tersebut menjadi pilihan terakhir dari pemerintah.

"Impor itu (opsi) yang terakhir," katanya.

Adapun keputusan terkait peremajaan armada KRL akan diputuskan setelah dilakukan audit terlebih dahulu. Salah satu poin yang akan diaudit ialah terkait jumlah armada yang dimiliki PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI selaku operator KRL.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang, audit rencananya akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit bakal dilakukan dalam kurun waktu 10 hari ke depan.

"Kita audit dulu, mengenai kebutuhannya, kereta apinya, harganya dalam 10 hari ke depan setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang sudah kita tadi sepakati subjek kepada hasil audit," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KCI merencanakan pengadaan kreta bekas dari Jepang untuk mengganti kereta yang dikonservasi atau dipensiunkan pada 2023. Rencana ini sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan, tetapi belum disetujui Kemenperin.

Baca juga: Kata PT KAI soal Impor KRL Bekas: Pelayanan Harus Kami Jaga