Respons Kementerian BUMN Usai BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Sebagai informasi, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak usaha PT KAI (Persero), meminta impor KRL bekas dari Jepang untuk menggantikan beberapa armada keretanya yang bakal pensiun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, meski BPKP tidak merekomendasikan, namun belum ada keputusan bulat terkait impor KRL bekas. Ia bilang, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk pengadaan kereta.

Baca juga: Temuan Audit BPKP, Estimasi Biaya Impor KRL Bekas dari KCI Tak Akurat

"Artinya kan dicari solusi terbaiknya, apakah nanti berdayakan yang sudah ada atau yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi dengan tetap menjaga aspek keselamatan," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Menurut Arya, Kementerian BUMN akan menjadikan rekomenasi BPKP sebagai acuan untuk menentukan kebijakan. Namun, untuk keputusan impor jadi dilakukan atau tidak masih akan dibahas lintas sektor.

Pembahasan akan dilakukan Kementerian BUMN bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Yang penting solusinya, bagaimana supaya diselesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan, kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," kata dia.

Baca juga: Impor KRL Bekas Tak Dapat Restu, PT KCI Diminta Segera Lakukan Retrofit

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan, hasil review BPKP yang menilai jumlah armada milik KCI masih memadai untuk menampung penumpang KRL.

Berdasarkan data BPKP, KCI saat ini memiliki 1.114 unit KRL tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonservasi sementara.

Jumlah armada tersebut dinilai BPKP masih mencukupi untuk melayani penumpang KRL yang saat ini sebanyak 273,6 juta orang. Ini terlihat dari tingkat okupansi KRL di 2023 yang masih 62,75 persen.

"Overload ini memang terjadi ya pada jam-jam sibuk. Namun secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 79 persen, dan 2025 sebanyak 83 persen," ujar Hario saat konferensi pers di kantornya, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: BPKP Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas, Kenapa?