BPKP Tak Restui Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Gelar Rapat Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan kembali melakukan rapat terkait keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas.

Rapat tersebut dilakukan menyusul hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor KRL bekas. 

"Ini masih dalam tahap audit juga ya. Ya kita akan lihat dari auditnya saja, nanti kalau ada pertimbangan lain di luar audit BPKP ini ya kita lihat," kata dia ditemui di Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Impor KRL Bekas Tak Direstui BPKP, Kemenhub-KAI-KCI Kaji Opsi Retrofit

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menambahkan, hasil audit dari BPKP masih menjadi acuan untuk mengambil kebijakan terkait impor KRL bekas.

"So far, apa yang kita lihat hasil audit BPKP itu yang review dari BPKP itu jadi pegangan. Kalau ada masukan atau diskusi tambahan, kita lihat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membutuhkan impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 10 rangkaian di 2023.

Kebutuhan impor KRL bekas ini sangat mendesak lantaran tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan.

Baca juga: Tak Direstui BPKP, Bagaimana Nasib Impor KRL Bekas?

Selain itu, KCI juga membutuhkan pengganti untuk 19 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan pada 2024. Untuk pemenuhannya, KCI akan bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk 2025-2026.

Namun, BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang dalam hasil review-nya. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga bilang, meski BPKP tidak merekomendasikan, namun belum ada keputusan bulat terkait impor KRL bekas.

Dia bilang, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk pengadaan kereta.

"Artinya kan dicari solusi terbaiknya, apakah nanti berdayakan yang sudah ada atau yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi dengan tetap menjaga aspek keselamatan," ujarnya.

Baca juga: Respons Kementerian BUMN Usai BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas