Nasib Impor KRL Bekas Usai Review BPKP Keluar, Pemerintah Condong Opsi Retrofit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mengacu pada hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan nasib impor KRL bekas Jepang.

Hasil review BPKP yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada 27 Maret lalu menyatakan BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang.

"Kalau dari hasil review BPKP-nya sih sudah cukup jelas hasilnya ya dan kita akan mengacu kepada hasil review ini," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah belum merekomendasikan pengadaan KRL bekas melalui impor sebagaimana hasil review BPKP tersebut.

Baca juga: BPKP Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas, Kenapa?

Pemerintah justru cenderung pada opsi retrofit dan produksi KRL baru di dalam negeri yang rencananya akan dibicarakan lebih lanjut pada pekan depan.

"So far kita akan berpegang pada rekomendasi dari BPKP, tapi nanti mungkin rencananya akan diadakan rapat yang dipimpin Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) langsung ya terkait dengan rencana retrofit dan optimalisasi pola operasinya ini. Mungkin minggu depan," jelasnya.

Baca juga: Luhut Akan Rapat Bahas Hasil Audit Impor KRL Bekas dari BPKP

Sebagai informasi, PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter/KCI) membutuhkan impor kereta bekas dari Jepang sebanyak 10 rangkaian di 2023.

Kebutuhan impor KRL bekas ini sangat mendesak lantaran tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan.

Selain itu, KCI juga membutuhkan pengganti untuk 19 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan pada 2024. Untuk pemenuhannya, KCI akan bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk tahun 2025-2026. Adapun KCI menggelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk kebutuhan KRL baru ini.