Mimpi Sri Mulyani, Tunjangan Tinggi, PNS Kemenkeu Tak Lagi Korupsi

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjebloskan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ke penjara dalam kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Jumat, 7 Juli 2023.

Andhi Pramono disangkakan menerima uang suap dari pengurusan ekspor-impor kala menduduki jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar.

Merunut ke belakang, kasus yang menyeret Andhi Pramono ini sebenarnya bisa dibilang tak terduga sebelumnya. Nasibnya apes setelah terimbas mencuatnya kasus anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio yang juga tersangka pelaku penganiyaan.

Warganet yang awalnya menyoroti perilaku hidup hedon Mario Dandy, kemudian merembut ke gaya hidup anak-anak pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah Atasya Yasmine, putri Andhi Pramono.

Baca juga: Kepala Bea Cukai Makassar Tersangka Suap, Padahal Gaji Sudah Tinggi

Di akun media sosialnya, Atasya Yasmin kerap memamerkan gaya hidup super mewah seperti menggunakan barang-barang mahal dan plesiran ke luar negeri. Sang ayah, Andhi Pramono pun kemudian diperiksa KPK dan kini jadi tersangka.

Mimpi Sri Mulyani

Sebelumnya ditangkapnya Andhi Pramono dan Rafael Alun, sudah banyak pegawai Kementerian Keuangan yang terkena kasus pidana terkait penerimaan gratifikasi alias suap.

Sebagaimana diketahui, ASN di Kementerian Keuangan menerima tunjangan paling tinggi dibandingkan seluruh instansi pemerintahan lainnya di Indonesia, dalam hal ini tunjangan kinerja (tukin).

Tunjangan kinerja paling jumbo terutama didapat para PNS dari Ditjen Pajak. Sebagai contoh, untuk pejabat eselon di Kemenkeu, besara tukin yang didapat sudah menembus di atas Rp 100 juta per bulan, belum termasuk penghasilan dari tunjangan-tunjangan lainnya.

Baca juga: Intip Gaji Pegawai Pajak Lulusan STAN dan Aneka Tunjangannya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan menceritakan upayanya membersihkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari korupsi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyampaikan, ketika periode awal keberadaan KPK yang terbentuk pada 2000-an awal, dirinya turut serta dalam diskusi awal dalam pembentukan kebijakan.

Pasalnya kala itu, Indonesia terkenal sebagai negara dengan korupsi yang sistemik dan struktural. Solusi efektif agar pegawai Kemenkeu tak lagi korupsi, menurut Sri Mulyani, adalah dengan menaikkan penghasilannya.

"Oleh karena itu dibuat strategi awal bagaimana membuat gerakan anti korupsi, terutama yang membuat ASN dan pejabat yang jujur menjadi mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 9 Desember 2012.

Baca juga: Berapa Gaji Polisi Berpangkat Bharada?

Sebab kala itu, banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat korupsi lantaran gaji yang pas-pasan untuk hidup. Bahkan menurut dia, kerap kali gaji PNS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu hingga 10 hari.

Sehingga, langkah awal yang dilakukan kala itu adalah meningkatkan tunjangan kinerja PNS kementerian/lembaga.

"Untuk bisa mencapai itu harus ada keuangan negara yang sehat," ujar Sri Mulyani.