Satgas UU Ciptaker Terima Berbagai Masukan dan Keluhan dari Pelaku UMKM Batam

KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker/UUCK) menerima berbagai masukan dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Batam untuk membenahi implementasi UU tersebut, terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Berbagai masukan pelaku UMKM tersebut didengar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UUCK”, Jumat (4/8/2023).

Batam sebagai kawasan FTZ diketahui tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Keistimewaan tersebut memudahkan pelaku usaha di Batam dalam proses ekspor. Meski demikian, kalangan UMKM juga mengeluhkan harga barang dari kawasan FTZ menjadi mahal ketika dikirim ke provinsi lain.

Baca juga: Libatkan 2.548 UMKM, Jember Fashion Carnival Pecahkan Rekor MURI

Menanggapi keluhan para pelaku UMKM, Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizaldi mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti masalah tersebut.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengatur besaran tarif pajak usaha kecil sebesar 0,5 persen, yang dihitung dari setiap penghasilan yang diperoleh para pelaku usaha.

Penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen bertujuan agar nilai lebih kewajiban pajak tersebut dapat digunakan sebagai modal kerja oleh para pelaku usaha.

“Pelaporannya pun cukup sederhana dari omzet per tahun,” ujar Rizaldi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (7/8/2023).

Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM lainnya juga mempertanyakan kejelasan peraturan kemitraan yang digulirkan dalam UUCK.

Baca juga: Pemerintah Bantah UUCK Dorong Alih Fungsi Lahan Sawah

Pelaku UMKM, kata Rizaldi, meminta pemerintah memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar.

“Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain,” ujarnya.

Sebelumnya, pengusaha Pempek Nurli mengatakan, UU Ciptaker memudahkan usahanya dalam hal perizinan.

“Tapi masalah kami karena masih ada pajak. Dahulu, sebelum ada FTZ, kami hanya memikirkan jualan. Kami bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi,” ujarnya.

Nurli mengungkapkan, pemberlakuan pajak yang masih aktif membuat harga komoditas dari Batam ke luar provinsi menjadi mahal.

Baca juga: Cerita Belanja di Live Shopping: Harga Barang Lebih Murah hingga Gratis Ongkir

Apalagi, kata dia, biaya untuk ongkos kirim (ongkir) barang dipatok cukup mahal.