Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,17 Persen, Sri Mulyani: Di Atas Ekspektasi Mayoritas Analis Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II-2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih tinggi dibanding proyeksi analis.

"Pertumbuhan ekonomi kita di 5,17 persen. Kalau pake satu digit menajdi 5,2 persen. Ini di atas ekspektasi mayoritas analis pasar yang memprediksikan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh, namun tidak setinggi di 5,17 persen," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2023, Jumat (11/8/2023).

Selain lebih tinggi dari proyeksi pasar, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dari pertumbuhan banyak negara. Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengungguli negara tetangga, mulai dari Filipina (4,3 persen), Vietnam (4,1 persen), hingga Singapura (0,7 persen).

Bukan hanya negara tetangga, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih kuat dari negara dengan perekonomian besar lain, seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Meksiko (3,7 persen), Arab Saudi (1,1 persen), Korea Selatan (0,9 persen), dan Uni Eropa (0,6 persen).

Baca juga: Sri Mulyani: Penggunaan Uang Pajak Tidak Hanya dalam Bentuk Bangunan

"Ini menggambarka bahwa banyak negara yang masih struggle atau berjuang untuk menjaga pemulihan ekonomi atau kinerja pertumuhan ekonominya dalam tren pelemahan yang sangat kuat," tutur bendahara negara.

"Dan Indonesia Alhamdulillah dalam posisi yang relatif baik," sambugnya.

Peran APBN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Lebih lanjut Sri Mulyani bilang, APBN turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini utamanya ditunjukan dari sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Untuk konsumsi rumah tangga, APBN turut berperan dalam menjaga laju inflasi. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran belanja melalui berbagai program penanganan inflasi, guna menjaga daya beli masyarakat.

"(Inflasi yang rendah) menyebabkan daya beli masyarakat terjaga atau bahkan menguat," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Capai Angka 6 Persen

Dari sisi permintaan, APBN hadir dengan membantu daya beli masyarakat paling rentan terbawah. Hal ini dilakukan dengan belanja untuk berbagai program bantuan sosial.

Bagi para aparatur sipil negara (ASN), pemerintah melalui APBN telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Kedua belanja pegawai itu turut mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Kemudian untuk konsumsi pemerintah, APBN hadir melalui belanja operasional pemerintah. Sri Mulyani membeberkan, belanja operasional mulai dari layanan birokrasi dan administrasi hingga penyelenggaraan ASEAN Chairmanship telah mendongkrak pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 10,6 persen.

"Kedua ini, konsumsi rumah tangga dan pemerintah itu menjelaskan 60,8 persen dari total GDP (gross domestic product) nasional," ucapnya.

Baca juga: Surplus APBN Berlanjut pada Juli 2023, Nilainya Rp 153,5 Triliun