Luhut Sebut Polusi Udara di Jakarta Akan Membaik, Ini yang Dilakukannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memercayakan penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejak penunjukan, Luhut mengaku telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota tersebut. Dia bilang, penanganan polusi udara memang tidak bisa cepat dilakukan, namun menunjukkan perlahan menunjukkan perbaikan.

"Cuaca ini, saya lihat kita atasi. Memang orang ingin cepat selesai, tapi enggak akan secepat itu. (Namun) akan membaik," ujarnya dalam Seminar Nasional IKAXA, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Luhut Sebut Digitalisasi Telah Meniadakan Kepala Daerah Terkena OTT

Sampai hari ini, lanjut Luhut, berdasarkan indeks standar pencemar udara (ISPU), hampir semua wilayah Jabodetabek menunjukkan kategori baik dan sedang. Hanya satu masuk kategori tidak sehat, terletak di Bantar Gebang, Jawa Barat.

"Pencemaran indeks pada hari ini, kita lihat angkanya kita monitor cukup bagus. Yang tidak sehat itu ada di Bantar Gebang. Kenapa Bantar Gebang? Saya monitor betul ini, karena pembakaran emisi," ungkapnya.

Menurut dia, dirinya telah memerintahkan untuk menangani polusi udara.

"Sekarang kita buat pesawat terbang itu drop untuk mengikat polutannya dan membuat (polusi udaranya) turun agak cepat. Tapi ini temporary," lanjut Luhut.

Untuk mengurangi polusi udara ini secara permanen, kata Luhut, perlu dilakukan uji emisi terhadap kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Puji Upaya RI Pangkas Emisi Karbon, Bos IMF: Pak Luhut, Bravo!

"Jadi yang harus kita perbaiki, sepeda motor, mobil yang tadi tidak sesuai carbon emission-nya. Saya tadi sudah bilang sama Pak Heru, Gubernur (DKI) 'Mas Heru, semua instansi pemerintah, baik TNI, Polri semua periksa (tingkat emisinya). Tidak boleh lagi jalan yang asapnya keluar, semua.' Karena sekecil apapun itu punya pengaruh, punya kontribusi," ucap Menko Marvest.

Kemudian untuk perusahaan maupun industri yang mempunyai pembangkit listrik sendiri, Luhut meminta agar menggunakan alat pengendali dan pembersih polusi (scrubber) atau bahkan ditutup dan meminta PLN memberikan insentif berupa harga listrik murah kepada industri.

"Semua listrik-listrik yang ada di perusahaan, mau itu 5 megawatt, 3 megawatt yang full fire itu kita minta pakai scrubber atau ditutup, nanti kita ganti dengan PLN. Saya bilang PLN, 'kamu kan ada access capacity four something gigawatt, kamu harus kasih insentif.' Jadi, kita harus holistik penanganannya," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut Bilang Ekonomi RI Bisa Salip Rusia pada 2025